BP Tangguh Bintuni, Papua Barat. | Dokumentasi CAHAYAPAPUA.com

Demokrat: Dana Bagi Hasil Migas di Papua Barat Harus Dipertegas oleh Perdasus

MANOKWARI,CAHAYAPAPUA.com- Meski telah diatur dalam Undang-Undang, sektor ekonomi terkait dana bagi hasil dari pengelolaan sumberdaya alam yang ada di Papua Barat harus dipertajam dan diatur melalui peraturan daerah khusus.

Hal ini disampaikan legislator DPR Papua Barat dari fraksi Demokrat Arifin kepada Cahaya Papua, Selasa (16/12/2014). “Mudah-mudahan setelah pelantikan ini, alat kelengkapan DPR Papua Barat segera disahkan, sehingga hal itu bisa menjadi agenda badan legislasi DPR Papua Barat,” kata Arifin.

Ia berharap, 5 tahun kedepan DPR Papua Barat periode ini bisa lebih produktif dalam melahirkan regulasi-regulasi yang bersifat produktif bagi pengelolaan sumberdaya alam maupun regulasi lainya. Keberhasilan DPRPB kata Arifin, dapat diukur dari karya-karya nyata, salah satunya sejauhmana Regulasi dapat dilahirkan dan dikawal pelaksanaanya.

Menurutnya, identifikasi harus segera dilakukan menyangkut pengelolaan ekonomi menyangkut bagi hasil dari sektor migas, kelautan, kehutanan dan perkebunan serta sektor lainya. Kedepan baik DPR maupun Pemerintah Provinsi harus lebih transaparan dan dapat memberikan pengutanan hukum soal dana bagi hasil ini.

“Sederhananya, dana bagi hasil ini kerja sama antara investor dengan pemerintah daerah. Inikan daerah kita, Intinya bagi anda yang ada usaha disitu ya harus bayarlah, sebagai kontribusi bagi daerah ini. Kerja sama jangan dimaknai yang lain, hak dan kewajiban harus dipenuhi,” ujar Arifin.

Soal pembentukan perdasus dana hasil pengelolaan sumberdaya alam, DPR-PB kata Arifin harus lebih agresif dan tidak hanya menunggu kebijakan pemerintah daerah.” DPR harus jemput bola, itu kewajiban, mudah-mudahan teman-teman di badan legislasi nanti memahami itu,” katanya.

Selain perdasus dana Bagi hasil, regulasi lainya pun bisa dilahirkan DPR. Hal itu harus diawali dengan identifikasi yang dapat dilakukan Balegda melalui peninjauan terhadap peraturan gubernur, barangkali lanjut Arifin sudah ada pergub yang layak untuk diperdakan. Indentifikasi pun bisa dimulai dari SKPD yang ada dilingkungan pemprov Papua Barat, dari sekian kegiatan yang selama ini dilakukan, regulasi apa yang belum dimiliki SKPD.

” Bisa juga dengan melihat hasil studi banding DPR ke daerah-daerah, pengelolaan ekonomi disetiap daerah bisa menjadi acuan untuk kita merumuskan regulasi yang baik yang dapat melindungi kepentingan masyarakat dan kelestarian alam,” paparnya.

Dari tiga bentuk identifikasi itu lanjut Arifin bisa dirumuskan sebagai prioritas Balegda untuk 5 tahun kedepan. Selanjutnya dari program lima tahun itu dapat dijabarkan kedalam program tahunan balegda.|TOYIBAN