Pilkada Papua Barat

Demokrat Minta Rakyat Rasional Memilih Calon Kepala Daerah

MANOKWARI, CAHAYAPAPUA.com– Ketua fraksi demokrat DPR Papua Barat (DPRPB), Aminadap Asmuruf mengajak masyarakat memilih calon kepala daerah gubernur dan wakil gubernur Papua Barat 2017-2022 dengan rasional.

“Rakyat harus jeli dan cerdas sehingga tidak memilih karena bayaran. Saat ini, cenderung parpol mendukung kandidat berduit. Duit untuk membeli rekomendasi partai, duit untuk membeli suara pemilih,” kata Aminadap, Minggu (31/1/2016).

Kata Aminadap, kandidat akan berpikir bagaiamana tentang cara mengembalikan biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan mahar politik.

Dikatakan, komitmen politik membangun daerah, membesarkan partai pendukung lemah. Karena dikalahkan dengan orientasi itu. Untuk itu, hal-hal ini harus diminimalisir.

“Politik transaksional tidak akan bisa membangun demokrasi yang berkualitas. Sehingga pilkada bukan ajang kontenstasi dan ajang menonjolkan komoditas politik,” ujarnya.

Diyakini, ketika hasil pilkad dipersoalkan hingga ke tingkat Mahkamah Konstitusi maka akan terjadi kelumpuhan dari kualitas Demokrasi di daerah.

Dan, berdampak panjang. Selama 5 tahun, rakyat akan menanggungnya. Tidak sebatas itu saja. Sebab kandidat yang menang karena uang hanya akan menjadi simbol.

“Kondisi ini akan menimbulkan beban besar karena, pemerintahan akan dikendalikan oleh tim sukses, kualitas pemerintahan dan pelayanan pemerintahan akan rendah. Celah korupsi akan terbuka,” ucap Aminadap.

Menurutnya, beban itu masih akan berlanjut. Karena harus ada politik balas budi, perekrutan pejabat tidak lagi sesuai ketentuan namun lebih pada pendekatan politis. Bukan profesionalitas.

“Kepala daerah terpilih harus berpikir menggemukan birokrasi hanya untuk memenuhi tuntutan dan jatah bagi tim suksesnya. APBD juga akan terbeban,” ujar Aminadap lagi.

Aminadap mengemukakan, beranjak dari pengalaman itu, demokrat mulai melakukan evaluasi serta revisi pola-pola pemberian dukungan politik pada pencalonan kepala daerah.

Kefiguran dan duit, tidak lagi menjadi indikator dalam menentukan arah dukungan untuk mencalonkan seseorang. Tetapi, utama adalah kemampuan dan kualitas dalam membangun daerah.

“Banyak kandidat yang sudah disebut. Ada yang muda, tua, dari birokrasi, politik, dan pengusaha. Kita bisa bayangkan seperti apa nasib pemerintahan jika masing-masing dari mereka ini yang akan menang,” tuturnya.

Aminadap menambahkan, rakyat saat ini, mudah untuk membaca peta politik.   Yakni, calon incumbent yang maju. Jika berkualitas mak rakyat dukung lagi. Kalau tidak ini memerlukan perubahan.

“Partai politik berhenti melihat orang karena punya duit atau alasan sudah tersosialisasikan terlalu jauh. Hal-hal ini adalah kenikmatan sesaat dan euphoria saja,” tandasnya.

Pemerintah juga, akan memiliki kencendengruan menghabiskan anggaran. Hanya mengehar out put tanpa memikirkan out come dari program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Mental orang-orang di partai yang tidak melihat pilkada ini sebuah euphoria, angan-angan atau ambisi saja. Merupakan penentu kualitas calon pemimpin mendatang.

Membangun masyarakat dan menyelamatkan demokrasi adalah utama. Sehingga partai harus mendorong calon visioner. “Pengalaman, visi dan misi itu sulit diimplementasikan ketika menang. Ibarat, latihan lain, begitu pula lain mainnya,” pungkasnya. |RASYID FATAHUDDIN|EDITOR : BUSTAM