Sidang paripurna ke-6 masa sidang 1 DPRD Manokwari yang mendengarkan pendapat akhir fraksi-fraksi soal RAPBD Manokwari di kantor DPRD Manokwari Sowi Gunung, Manokwari. DPRD Manokwari menyetujui APBD Manokwari tahun 2015 sebesar Rp. 1 triliun 6 miliar lebih.

Dibahas dari Desember, APBD Manokwari Disahkan 1 Triliun Lebih

MANOKWARI,CAHAYAPAPUA.com—- Setelah dibahas hampir 2 bulan, DPRD Manokwari akhirnya menerima Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Manokwari sebesar Rp. 1 triliun 6 miliar lebih.

APBD 2015 tersebut ditargetkan bersumber dari Pendapatan Asli Daerah sebesar 61 miliar lebih, dana perimbangan Rp. 676 miliar lebih dan  lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp. 268 miliar lebih.

Meski demikian seluruh fraksi yakni Fraksi Partai Golongan Karya, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Manokwari Hebat, Fraksi Demokrasi Indonesia Bersatu, Fraksi Amanat Kesejahteraan Rakyat, Fraksi Nurani Bangsa memberi sejumlah catatan kritis kepada Pemda Manokwari. Amanat seluruh fraksi ini dibacakan anggota DPRD Manokwari Rahman Mangganti.

Seluruh fraksi menekankan agar APBD sebesar itu harus mampu menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi masyarakat saat ini, diantaranya masalah kemiskinan, pengangguran, dan lemahnya akses masyarakat miskin terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan di Kabupaten Manokwari.

Meski demikian fraksi mengapresiasi Pemda Manokwari yang mengalokasikan 22% dari total APBD tersebut untuk pendidikan.

Mereka juga menekankan agar kualitas pelayanan kesehatan baik di puskesmas-puskesmas maupun rumah sakit dapat meningkat sebagai upaya mencapai  peningkatan derajat kualitas hidup dan pencapaian sumber daya manusia yang sehat dan sejahtera.

Selain itu Pemda diminta membantu penyehatan PDAM, meningkatkan peran perempuan asli papua dalam sektor usaha kecil dan menengah.

Pemda Manokwari juga disarankan mengalihkan anggaran pengadaan perahu Arombai oleh Dinas Perikanan senilai Rp 1 miliar untuk pembangunan air bersih dan jalan lingkungan nelayan di Sowi Pantai.

Fraksi juga mendesak Pemda menolak usulan pembangunan lanjutan talud Rendani dan talud Pasirido ditiadakan dari RAPBD, karena pembangunan kedua talud itu sedang dalam proses tender yang dilakukan Balai Sumberdaya Air Provinsi Papua Barat.

Selain itu, pembangunan talud dibelakang SPBU Jalan Baru oleh BPBD agar dialihkan kepada Dinas PU sesuai dengan tupoksi instansi.

DPRD tetap menekankan bahwa masalah kebersihan dan keindahan kota termasuk dampak banjir Sungai Wariori selama 2 tahun berturut-turut harus serius disikapi mengalokasikan dana siaga bencana.

Degradasi hutan Gunung Meja juga diminta agar dikurangi dengan cara pengamanan di titik-titik lokasi penyerobotan lahan gunung meja, agar kelestarian dan fungsi gunung meja sebagai hutan kota tetap terjaga.

DPRD juga mengkoreksi usulan anggaran pembangunan jembatan Waseki dan pembangunan rumah jabatan Distrik Tanah Rubuh. Pasalnya, pada KUA/PPAS ada, tetapi di RAPBD tidak ada.

DPRD juga meminta bupati memberikan perhatian yang serius untuk memfasilitasi dan memberikan stimulan rehabilitasi rumah korban konflik sosial di Kampung Warnyeti Distrik Tanah Rubuh.

Tak kalah penting adalah DPRD meminta bupati untuk merasionalisasi belanja perjalanan Dinas Kesehatan, Dinas Perindagkop dan Dinas Pendidikan. Selain itu SKPD juga diminta kembalikan dana bantuan kepada lembaga/organisasi yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU).

“Rekomendasi dan catatan kritis ini sebagai masukan kepada pemerintah kabupaten Manokwari dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di Manokwari,” tutup Rahman. |RIZALDY