Kantor DPR Papua Barat. SuluhPapua

Dibuka Sabtu, Sidang APBD Papua Barat 2015 Ditutup Malam Ini

MANOKWARI, CAHAYAPAPUA.com —Sidang Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Papua Barat yang dibuka, Sabtu (20/12/2014), rencananya akan ditutup malam ini, Selasa (23/12/2014).

Anggota DPR Papua Barat Sanusi Rahaningmas mengatakan, penutupan sidang malam ini sudah sesuai jadwal. (Baca: RAPBD 2015, Papua Barat Patok Belanja Sebesar 6 Trilun Lebih)

APBD Papua Barat sempat terancam tak dibahas DPR PB menyusul belum dilantik unsur pimpinan lembaga tersebut.

Terkait itu pihak eksekutif berencana memakai Pergub sebagai landasan untuk mengesahkan APBD. Meski begitu, unsur pimpinan DPR PB akhirnya dilantik, sehingga sidang APBD tetap dilakukan oleh DPR PB.

Pembahasan APBD Papua Barat dipercepat karena Mendagri mengeluarkan instruksi terbaru yang menyatakan bahwa jika anggota DPR PB dan dan gubernur tidak mengesahkan APBD sebelum tanggal 31 Desember 2014, maka gaji mereka tidak dibayar selama 6 bulan.

Terkait pembahasan APBD yang terkesan tergesa-gesa ini, Sanusi Rahaningmas mengatakannya sebagai buah simalakama.

”Makan mama mati, tidak dimakan bapak mati,” kata dia di Manokwari, Senin (22/12/2014). (Baca: RAPBD 2015, Papua Barat Patok Pendapatan Sebesar 5,9 Triliun Rupiah)

Dikatakan buah simalakama karena menurutnya jika dibahas tergesa-gesa, masyarakat bisa menyoroti mereka, sementara jika tidak ditetapkan sebelum 31 Desember, gaji mereka bakal menguap.

Meski begitu menurut Sanusi, soal berapa lama waktu yang dipakai bukan masalah, yang penting menurut dia adalah apakah dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Penetapan Anggaran Sementara (PPAS) sudah jelas memuat visi misi gubernur atau tidak. (Baca: Ini 11 Prioritas Pembangunan Papua Barat pada Tahun Anggaran 2015)

Termasuk apakah sesuai dengan hasil musyawarah perencanaan pembangunan dari kabupaten/kota. Menurutnya jika hal-hal itu sudah terpenuhi maka tidak perlu dipersoalkan. (Baca: Ini 9 Masalah Papua Barat Menurut Gubernur Atururi)

“Saya rasa kita pun tidak rela jika menggunakan APBD 2014 sebagai APBD 2015, karena SKPD sudah menyusun program kerjanya sedemikian rupa,” imbuhnya.

Ia berharap pembahasan APBD tahun ini bisa dijadikan pelajaran pada tahun-tahun mendatang. “Kami juga berharap pelaksanaan APBD 2015 lebih maksimal dari tahun-tahun sebelumnya,” ujarnya.

“Apalagi Papua Barat telah mengantongi predikat Wajar dengan Pengecualian (WDP) atas laporan keuangan tahun 2013. Status tersebut harus meningkat menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).” |TOYIBAN

Tinggalkan Balasan