Yan Christian Warinussy, Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari

Didukung, Langkah Komnas HAM Ungkap Peristiwa Enarotali

MANOKWARI,CAHAYAPAPUA.com—- Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari mendukung langkah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia untuk melakukan investigasi terhadap kasus dugaan pelanggaran HAM  pada peristiwa yang terjadi di Enarotali, Paniai, Papua  8 Desember 2014 lalu.

Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari, Yan Christian Warinussy melalui siaran persnya Senin (23/2/2015) menyampaikan apresiasi dan dukungannya terhadap investigasi tersebut.

Menurutnya, dukungan Bupati Paniai merupakan contoh yang baik dan harus menjadi motivasi bagi segenap kepala daerah baik gubernur, bupati dan walikota di provinsi Papua dan Papua Barat dalam melakukan Advokasi bagi rakyatnya yang menjadi korban tindak kekerasan yang dilakukan aparat TNI dan Polri di tanah Papua.

“Investigasi yang dilakukan tim Komnas HAM dilindungi secara hukum sebagaimana diatur di dalam Undang Undang (UU)  Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM,” tegasnya.

Selain itu tindakan Komnas HAM dilindungi secara internasional di dalam Deklarasi Universal tentang HAM 10 Desember 1948 serta Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia (Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment) yang sudah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dengan UU Nomor 5 Tahun 1998.

Menurutnya investigasi HAM yang tengah dilakukan oleh Tim dari Komnas HAM RI di bawah Pimpinan Komisioner Manager Nasution di Paniai, mestinya didukung oleh semua pihak, termasuk otoritas keamanan sipil di Tanah Papua di bawah pimpinan Kapolda Papua serta otoritas militer di bawah Pimpinan Pangdam XVII Cenderawasih dengan tanpa syarat apapun.

LP3BH mendesak Gubernur Papua beserta Kapolda Papua dan Pangdam XVII Cenderawasih serta semua pihak agar menghormati proses hukum yang tengah berlangsung saat ini yang berada di bawah tanggung jawab Komnas HAM RI berdasarkan aturan perundangn yang berlaku.

Agar secepatnya dapat diperoleh kesimpulan-kesimpulan penting untuk melanjutkan proses hukum ini ke tingkat pro justitia (untuk keadilan) pada tingkat penyidikan dan penuntutan di Pengadilan HAM yang Independen, mandiri, bebas dan transparan berdasar hukum. |RIZALDY

One comment

  1. kami sangat masih bangga sakit hati ,peristiwa terjadi kasus pembunuhan dienarotali harus penyelesaian persoalan ini .jangan alaskan bapak bupati kab paniai henky.kayamee

Tinggalkan Balasan