Puluhan tenaga kesehatan RSUD Kabupaten Sorong yang terdiri dari dokter, perawat, serta bidan, menggelar aksi demo di RSUD Kabupaten Sorong, Senin (31/10). Mereka menuding manajemen RSUD tak transparan dalam perhitungan dan pembagian jasa medis maupun medik pada bulan Mei, Juni dan Juli 2016 yang belum dibayar penuh.
Puluhan tenaga kesehatan RSUD Kabupaten Sorong yang terdiri dari dokter, perawat, serta bidan, menggelar aksi demo di RSUD Kabupaten Sorong, Senin (31/10). Mereka menuding manajemen RSUD tak transparan dalam perhitungan dan pembagian jasa medis maupun medik pada bulan Mei, Juni dan Juli 2016 yang belum dibayar penuh.

Dinilai Tak Transparan, Tenaga Kesehatan Demo RSUD Sorong

SORONG, Cahayapapua.com— Puluhan tenaga kesehatan RSUD Kabupaten Sorong yang terdiri dari dokter, perawat, serta bidan, menggelar aksi demo damai di halaman rumah sakit tersebut, Senin (31/10).

Aksi demo ini dilatarbelakangi  tidak transparannya pihak manajemen RSUD Kabupaten Sorong tentang perhitungan dan pembagian jasa medis maupun medik pada bulan Mei, Juni dan Juli 2016,  yang belum dibayar penuh oleh pihak rumah sakit.

Menurut koordinasi aksi demo, dr Alex S Iriawan SPB, seharusnya jasa medik dibayarkan kepada dokter maupun perawat sesuai kinerja pelayanan terhadap pasien,mengacu pada kaidah dan ketentuan yang berlaku.

Kenyataannya, ada hal yang menyimpang dari ketentuan tersebut. “Ini terungkap jelas pada pertemuan komite medik. Saat itu Direktur RSUD menyatakan pembagian jasa medik berdasarkan perasaan direktur, tidak menggunakan acuan maupun rumusan yang berlaku. Jasa medik hanya dibagikan demi kepentingan kestabilan rumah sakit,” bebernya.

Sikapi itu, dr. Alex menuturkan, Senin (24/10/2016) akhir bulan lalu, pukul 10.00 Wit pagi, digelar pertemuan antara Direktur RSUD dengan kepala ruangan se – RSUD kabupaten Sorong. “Hasilnya Direktur RSUD Jimmy Nikijuluw menyatakan pembayaran jasa medik pada bulan Juni dan Juli, hanya dibayar satu bulan karena anggaran telah dipakai untuk pembiayaan operasional rumah sakit,”ungkapnya.

“Itu lah yang melatarbelakangi kita (dokter dan perawat) lakukan demo damai hari ini (kemarin,red).Kami minta audit independen oleh auditor yang ditentukan oleh BPK RI,” lanjut dr. Alex.

Ia menambahkan hasil auditor inilah yang bisa meredam gejolak di RSUD kabupaten Sorong, karena diperoleh informasi secara transparan dan akuntabel terhadap kondisi riil keuangan rumah sakit selama periode kepemimpinan direktur RSUD saat ini.

Sementara itu, Humas RSUD kabupaten Sorong John Patty  menghimbau tenaga kesehatan untuk menghentikan aksi demo, dan menyelesaikan masalah internal rumah sakit secara langsung ke direktur RSUD.

Hal ini sontak ditolak para pendemo. Alasannya, setiap mengeluarkan pendapat di ruangan rapat,  kerap tidak diberikan kebebasan untuk berbicara. Menyikapi kondisi demikian, Direktur RSUD dr. Jerry Nikijuluw akhirnya memenuhi tuntutan pendemo.

Ia terlihat hadir ditengah – tengah pendemo dan memberikan penjelasan secara langsung.  Demo damai ini, menurut dia semestinya tidak terjadi karena hal ini (keterlambatan pembayaran jasa medik) telah disampaikan pada rapat internal.

“Keterlambatan pembayaran jasa medik, karena adanya keterlambatan pembayaran dari pihak BPJS dan Dinas Kesehatan Provinsi. Total anggaran yang belum dibayarkan dari Provinsi Rp 1,3 Miliar, dan BPJS  Rp 2 Miliar lebih. Ini yang membuat rumah sakit terlambat membayar jasa medis,” jelasnya.

Lebih jauh disampaikan, solusi atas keterlambatan pembayaran dari Provinsi dan BPJS, diakali dengan membayarkan jasa medik pada tenaga kesehatan selama satu setengah bulan. “Sebelumnya rumah sakit selalu bayar selama tiga bulan. Jadi nanti pertengahan November ini, baru kita bayar satu setengah bulan lagi, karena dana baru masuk,” ucapnya.

Para tenaga kesehatan  klaim Jerry berkeinginan agar uang jasa medis tidak dipakai pakai, padahal pelayanan kepada masyarakat harus tetap berjalan. “Mereka mau jasa medik mereka janga di korek, tidak boleh beli obat, tidak boleh lain – lain. Tidak bisa. Mereka maunya dibayar sekali sebulan atau sekali dua bulan, karena kita biasanya bayarnya 3 bulan sekali. Mereka juga tidak bilang pada rapat kemarin,  makanya saya juga bingung ini demo apa,” ujar Jerry nampak kesal.

Menurutnya, demo ini bukan kasus korupsi melainkan tenaga kesehatan yang menunggu jasa medik terlalu lama. “Saya juga sama seperti mereka, tetapi saya tidak mau bikin susah masyarakat. Kalau mau saya juga bisa ikut demo, kalau perlu saya yang pimpin demo,” tegas Jerry.

Disinggung soal tuntutan kehadiran auditor independen, Jerry menilai, transparansi yang diinginkan hanya sebagai perbandingan semata.“ Sebenarnya mereka hanya ingin membandingkansaja, bukan karena tidak adanya transparansi terus kita korupsi, bukan,” tutup dia. (NSR)

Tinggalkan Balasan