Peserta rapat Koordinsi Teknis Program Keluarga Harapan (PKH) dan Tim Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin di Manokwari tahun 2017 di Ruang Sasana Karya, Kamis, 5 Oktober 2017.

Dinsos Manokwari validasi data penduduk fakir miskin

MANOKWARI, Cahayapapua.com— Dinas Sosial Kabupaten Manokwari menggelar Rapat Koordinsi Teknis Program Keluarga Harapan (PKH) dan tim data terpadu penanganan fakir miskin di Manokwari tahun 2017 di Ruang Sasana Karya, Kamis (5/10).

Rakor yang dibuka Sekda Manokwari  F.M Lalenoh tersebut merupakan upaya verifikasi dan validasi data terpadu mengenai program penanganan fakir miskin dan PKH.

Lalenoh mengatakan dalam program nasional itu, Manokwari merupakan salah satu kabupaten yang pertama kali melaksanakan program tersebut yang menjangkau 9 distrik, 8 kelurahan dan 139 kampung.

Penerima program tersebut di Manokwari menurut Lalenoh tercacat sebanyak 6.592 keluarga dengan layanan pendidikan (SD, SMP, SMA) dan kesehatan (layanan kesehatan ibu hamil dan balita).

“Ditahun tahun 2018 akan ditambah dengan program layanan kesejahteraan sosial ( usia lanjut 70 tahun keatas dan penyandang disabilitas),” kata Lalenoh dalam sambutannya.

Lalenoh mengatakan angka kemiskinan yang masih tinggi di Indonesia mencapai 27 juta jiwa atau 10,36 % dari jumlah penduduk Indonesia adalah masalah bersama.

Dia mengatakan sesuai keputusan Kementerian Sosial tahun 2017 angka kemiskinan tersebut bisa dikurangi dibawah 10 persen melalui program bantuan langsung non tunai pemerintah kepada masyarakat. Program ini juga berlangsung di Manokwari berdasarkan basis data terpadu.

Mengenai jumlah akumulasi program bantuan langsung nontunai dari pemerintah mulai dari program PKH, KIS, RASTRA, KIP dan BPJS keseluruhan berjumlah kurang lebih 85.991 keluarga.

Namun, papar Lalenoh, sesuai data terpadu penanganan program perlindungan sosial, masih ditemukan persoalan di lapangan. Diantaranya inclution error atau keluarga yang tidak miskin terdata sebagai peserta penerima program), lnclude error (keluarga miskin namun tidak terdata sebagai peserta).

Dia mengatakan keluarga penerima manfaat belum memiliki nomor induk kependudukan sehingga diperlukan tindaklanjut agar program ini tepat sasaran, tepat waktu dan tepat kepada yang berhak menerima yakni keluarga yang betul-betul kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. “Untuk mendapatkan  data yang valid, diperlukan sinergitas antara dinas , OPD,  dan stakeholder yang ada,” pesan Lalenoh.

Lalenoh menekankan agar Rakor dapat menghasilkan data penduduk fakir miskin yang tepat dan akurat untuk dipergunakan OPD teknis dalam penanggulangan program kemiskinan di Manokwari. (CR-79)

Tinggalkan Balasan