Ilustrasi-Korupsi

Direktur Putra Papua Perkasa Akhirnya Ditahan di Lapas Manokwari

MANOKWARI, Cahayapapua.com—– Kejaksaan Tinggi Papua akhirnya memindahkan tersangka kasus pembangunan jalan Aiwasi – Kebar Direktur PT.Putra Papua Perkasa Suito Sugenda Handoko dari Lapas Sorong ke Lapas Manokwari, Selasa sore kemarin.

Siuto dijemput oleh tim Kejati Papua menggunakan pesawat dan tiba di Manokwari kemarin. Ia kemudian dibawa ke Kejari Manokwari lalu akhirnya diboyong ke Lapas Manokwari untuk ditahan.

Kepala Seksi Penyidikan Kejaksaan Tinggi Papua Nikson Mahuse mengatakan selain Suito, mantan Sekda Papua Barat ML. Rumadas yang juga terjerat kasus ini telah berada di Lapas Manokwari.

“Berkas perkara telah dinyatakan lengkap dan siap disidangkan,” kata Nikson kepada wartawan di Lapas Manokwari usai penyerahan tersangka kemarin sore.

Kasus Jalan Aiwasi – Kebar menyeret 4 orang yakni Komisaris PT Putra Papua Perkasa, mantan Sekda Papua Barat ML Rumadas, mantan Plt Direktur BNI Manokwari Roy Letlora dan Direktur PT.Putra Papua Perkasa Suito Sugenda Handoko.

Rico Sia dan Roy Letlora telah disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sementara Suito dan Rumadas akan diajukan untuk disidangkan dalam waktu dekat. Kejati Papua menyatakan dugaan kerugian negara mencapai Rp. 78 miliar.

Nikson menjelaskan Rumadas terjerat dalam kasus ini karena diduga berperan dalam proses pencairan uang senilai Rp 78 miliar tersebut dari kas daerah ke Rekening PT. Putra Papua Perkasa tanpa melakui mekanisme.

“Seharusnya dana sebesar itu disidangkan dan ditetapkan melalui DPRD (Papua Barat) baru dicairkan melalui DIPA SKPD misalnya Dinas PU, namun kenyataanya dana tersebut masih bersifat mentah dari kas daerah langsung dipindah bukukan,

Padahal berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, setiap pembayaran entah melalui APBD atau APBN mekanismenya harus melalui Surat Perintah Pencairan Dana SP2D,” jelas Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Manokwari Jhon Ilef Malasam dalam kesempatan berbeda.

Menurut Ilef, karena tanpa SP2D sehingga Rumadas dianggap melakukan penyimpangan. Ia juga menegaskan bahwa PT. Putra Papua Perkasa tidak mengembalikan uang tersebut malah meminta pemerintah daerah membuat surat pernyataan hutang yang akhirnya mengesankan pemerintah daerah berhutang kepada PT. Putra Papua Perkasa.

“Selama ini yang berkembang seolah pemerintah daerah berhutang kepada PT. Putra Papua Perkasa. Hal itu sangat keliru, harusnya Direktur PT.Putra Papua Perkasa Ricko Sia mengembalikan uang tersebut sebab telah ditransfer ke rekening milik perusahaanya,” jelas dia. (MAR)

Tinggalkan Balasan