Dirugikan Negara, Rico Sia Justru (Masih) Jadi Tersangka

MANOKWARI— Pengusaha muda Papua Barat, Rico Sia, kini terus berharap keadilan berpihak padanya.   Akhir Mei lalu, pengadilan Negeri Manokwari menyatakan bahwa penerimaan uang senilai Rp. 78,9 rupiah dari Pemprov Papua Barat— hal yang membuatnya menjadi tersangka dalam kasus korupsi—adalah sah menurut hukum. Meski begitu status tersangka dalam kasus tersebut masih disandangnya hingga kini.

Amar Putusan Pengadilan Negeri Manokwari yang sudah berkekuatan hukum tetap itu kemudian membuat Rico Sia pada 2 Juli lalu mengajukan permohonan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Papua selaku penyidik agar menghentikan penyidikan dan mencabut status tersangka atas dirinya.

“Peristiwa yang disangkakan kepadanya, bukan tindak pidana,” tegas pengacara Rico Sia, Benryi Napitupulu lewat surat elektronik yang diterima Cahayapapua.com Kamis, 30 Juli.

Surat permohonan SP3 itu menurut Napitupulu juga ditembuskan kepada Jaksa Agung RI, Wakil Jaksa Agung RI, JAMPidSus Kejagung RI, JAMIntel Kejagung RI, JAM Pengawasan Kejagung RI, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Papua, AsPidSus Kejati Papua, Asisten Pengawasan Kejati Papua dan Tim Penyidik Kejati Papua.

Napitupulu berharap keadilan berpihak kepada kliennya. “Setelah mendengar pidato Pak Presiden Joko Widodo pada hari ulang tahun ADHIYAKSA ke 55, kami berharap Kejaksaan Tinggi Papua segera dapat mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dan mencabut status tersangka klient kami, Rico Sia, agar PT. Putra Papua Perkasa tidak semakin merugi dan segera bisa bangkit berkarya kembali bagi Pemerintah dan masyarakat Provinsi Papua Barat,” sebutnya.

Rico yang dihubungi Cahayapapua.com mengaku sejauh ini belum mendapat jawaban atas permohonannya. “Belum,” jawabnya singkat.

Proyek Jalan Trans Papua Barat

Kasus yang membelit Rico bermula ketika perusahaan tempatnya menjabat sebagai komisaris, PT. Putra Papua Perkasa, memenangkan tender proyek Pembangunan Jalan Ayawasi-Kebar. Ini adalah ruas jalan yang merupakan bagian dari mega proyek pembangungan jalan trans Papua Barat.

Kontrak proyek kemudian dituangkan dalam dokumen bernomor 33/kontrak/JLN.AK/PU.BM/2008 pada 29 Juli 2008, dengan nilai sebesar Rp. 47.135.790.000,- (Empat puluh tujuh milyar seratus tiga puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Setelah dihitung kembali, dana tahun anggaran 2008 ini ternyata tidak mencukupi. Muncullah kesepakatan bahwa pelaksanaan pekerjaan dibagi menjadi 2 tahap.

Tahap I– pada tahun anggaran 2008– dengan Kontrak Anak I sebesar Rp. 38.770.300.000,- (Tiga Puluh Delapan Milliard Tujuh Ratus tujuh Puluh Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah), dan tahap II– pada tahun anggaran 2009– dengan Kontrak Anak II sebesar Rp. 8.365.490.000,- (delapan milyart tiga ratus enam puluh lima juta empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah).

Putra Papua Perkasa juga mengajukan keberatan atas perhitungan harga satuan solar subsidi yang dipakai oleh Dinas Pekerjaan Umum Papua Barat.

Dalam taksiran, perhitungan ini berdampak bagi biaya operasional, utamanya terhadap penggunaan alat berat serta kendaraan.

“Saat itu, Dinas Pekerjaan Umum berjanji akan meninjau kembali kontrak dimaksud. Yang penting PT. Putra Papua Perkasa segera melaksanakan pekerjaannya,” kata Napitupulu.

Lalu, sambungnya, dikarenakan anggaran yang terpakai sudah hampir sama banyaknya dengan nilai kontrak, maka pada 30 Oktober 2008 PT. Putra Papua Perkasa menyurati DPU Papua Barat.

Surat itu pada substansinya memohon agar volume dan harga satuan solar diubah. Namun surat bernomor nomor 54/SP/X/MKW/2008 itu tidak mendapat tanggapan.

Dengan susah payah, pada bulan desember PT. Putra Papua Perkasa berhasil menyelesaikan target Kontrak Anak I dan berniat untuk tidak melanjutkan pekerjaan karena dana yang terpakai sudah melebihi nilai kontrak.

Melanjutkan ke Kontrak Anak II, menurut Napitupulu, tidak mungkin dilakukan kliennya, terlebih karena DPU ketika itu belum menanggapi permohonan addendum yang diajukan.

Menanggapi keluhan Rico, Kepala DPU Papua Barat ketika itu, Effendy Siagian, meminta Rico Sia agar bisa mengusahakan dana agar proyek itu bisa dilanjutkan.

“Bahkan beliau sendiri (Efendi Siagian,red) memberikan pinjaman sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah). Bagaimanapun caranya, kata beliau, yang penting jalan trans Papua Barat harus bisa terhubung. Lagipula sudah dilaporkan ke Pusat bahwa pada bulan september atau oktober 2009 jalan ini akan diresmikan dengan acara road show,” terang Napitupulu.

Setelah pekerjaan selesai, diresmikan dan diserahterimakan, pada bulan juni 2010 terjadi penggantian kepala Dinas Pekerjaan Umum.

Bukannya mendapat tanggapan atas tagihan sisa kekurangan pembayaran pada pekerjaan yang sudah diserahterimakan; semua usaha dan jerih payah pinjaman yang dipakai untuk menyelesaikan pekerjaan oleh Rico Sia, komisaris PT Putra Papua Perkasa malah tidak digubris oleh Pemprov.

Karena tak digubris, pada Desember 2011, PT. Putra Papua Perkasa terpaksa kembali mengajukan sisa kekurangan pembayaran atas pekerjaan pembangunan jalan Ayawasi-Kebar sebesar Rp. 94.641.173.000 (sembilan puluh empat milyar enam ratus empat puluh satu juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

Jumlah itu sesuai dengan adendum volume pekerjaan yang ditndatangani bersama konsultan pengawas serta dinas pekerjaan umum.

Lalu, pada bulan Januari 2012, BNI Sorong menghubungi PT. Putra Papua Perkasa yang pada intinya menyampaikan bahwa ada aliran dana dari Provinsi Papua Barat sebesar Rp. 78.907.877.152,00 (Tujuh puluh delapan milliar sembilan ratus tujuh juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus lima puluh dua rupiah).

Sementara sisa tagihan sebesar Rp. 15.733.295.848,- (lima belas milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta dua ratus sembilanpuluh lima ribu delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah) masih harus menunggu. Dalih Pemprov kala itu, sebut Napitupulu, adalah karena dana infrastruktur 2008 dari pusat belum dikirim seluruhnya ke daerah.

Jadi Tersangka

Rico pun menunggu dengan penuh harapan agar pemerintah Provinsi Papua Barat segera membayar sisa kekurangan dari tagihannya. Apalagi ia dibelit banyak hutang. Belum lagi ia harus membayar bunga atas hutang-hutangnya.

Namun Rico ibarat jatuh lalu tertimpa tangga. Dibalik penantiannya, Rico justru mendapat kabar buruk. Pada tanggal 3 Oktober 2014, ia dipanggil sebagai tersangka tindak pidana korupsi dana sarana prasarana infrastruktur Provinsi Papua Barat yang disebut merugikan keuangan negara sebesar Rp. 78.907.877.152.

Intinya, ini soal uang yang mengalir ke rekening perusahaannya setelah mengerjakan proyek jalan Aiwasi-Kebar. (Baca : Rico Sia jadi Tersangka)

Setelah berstatus tersangka, Rico Sia waktu itu ditahan dengan surat perintah penahanan yang ditanda tangani oleh Kepala kejaksaan Tinggi Papua E.S. Maruli Hutagalung.

“Bukan Tindak Pidana”

Merasa diperlakukan tidak adil, Ia pun melakukan “perlawanan”. Dari balik tahanan, Rico lewat kuasa hukumnya, mengajukan gugatan perdata. Rico menggugat Pemerintah RI cq Menteri Dalam Negeri cq Gubernur Provinsi Papua Barat.

“Kami tidak dapat menunggu waktu dari Pemerintah Provinsi Papua Barat untuk merealisasikan sisa pembayaran. Upaya hukum ini terpaksa kami ajukan,” ucap Napitupulu.

Gugatan itu berbuah hasil. Pada tanggal 26 Mei 2015 Pengadilan Negeri Manokwari dalam amar putusan perkara No 34/Pdt. G/21014/PN.MKW menyatakan bahwa dalam pokok perkara tersebut, gugatan Rico dikabulkan untuk sebahagian; menyatakan perbuatan tergugat adalah perbuatan ingkar janji atau wanprestasi, dan; menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi.

Kerugian materiil yang dimaksud dalam amar putusan itu adalah sisa pembayaran yang harus dibayarkan oleh tergugat kepada penggugat. Pengadilan juga memutuskan bahwa tergugat dihukum untuk membayar kepada penggugat bunga sebesar 6 % (tiga persen)– dari Rp. 5.206.597.848 (lima milyar dua ratus enam ribu juta lima ratus Sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah)– setiap tahun terhitung sejak selesainya pekerjaan tersebut hingga gugatan diajukan ke pengadilan.

Yang lebih penting bagi Rico adalah amar selanjutnya yang menyatakan bahwa penerimaan uang senilai Rp. 78.907.877.152,00 (Tujuh puluh delapan milliard sembilan ratus tujuh juta delapan ratus tujuh puluh tujuh seratus lima puluh dua rupiah) sebagai pembayaran sisa kekurangan terhadap kontrak No 33/kontrak/JLN.AK/PU.BM/2008 tanggal 29 Juli 2008 adalah sah menurut hukum.

Amar ini juga berarti bahwa kasus korupsi yang disangkakan kepadanya, bukanlah tindak pidana. “Ini ironis! Pemprov yang berhutang serta merugikan PT. Putra Papua Perkasa dan Rico Sia secara pribadi, namun ia malah dituduh korupsi,” tukas Napitupulu. |PATRIX B. TANDIRERUNG

 EDITOR: DUMA T. SANDA

 

Tinggalkan Balasan