Puing-puing bangunan Kebakaran di Kompleks Borobudur beberapa waktu lalu. (Documen Cahayapapua)

Dirusak, Pembangunan Huntara Susweni Dihentikan Sementara

MANOKWARI, Cahayapapua.com—  Hunian sementara (Huntara) yang dibangun untuk korban kebakaran di Kompleks Borobudur beberapa waktu lalu, yang terletak di Kampung Susweni, Distrik Manokwari Timur, pada Rabu (12/10/2016) malam dirusak oleh salah satu pemilik hak ulayat di kampung tersebut.         

Pengrusakan huntara itu disebabkan akibat kurangnya koordinasi antara pemilik hak ulayat yang terdiri dari beberapa keluarga pada kampung tersebut. Bukan saja itu pihak kontraktor juga diduga telah menjual hasil kerukan tanah dilokasi bangunan Huntara.

Kepala kampung Susweni yang juga salah satu pemilik hak ulayat, Marten Meidodga mengatakan, tanah yang dibangun Huntara tersebut bukan hanya miliknya, namun terdapat juga beberapa pemilik hak ulayat.

Terkait dengan pemakaian tanah itu, Marten menuturkan, dirinya tidak mengetahui pasti apakah dipinjam atau kontrak.

“Tanah itu dipinjam atau dikontrakan ka untuk bangun hunian sementara bagi para korban kebakaran Borobudur. Namun yang pastinya kami belum tahu” teranganya, kemarin.

Terkait pengrusakan beberapa rumah terutama pada kaca jendela, Marten menjelaskan, bahwa hal tersebut lantaran belum adanya koordinasi yang baik antara mereka pemilik hak ulayat dengan pemerintah.

Memang dirinya akui dari dinas terkait yakni Badan Penaggulangan Bencana Daerah (BPBD) Manokwari sudah menyampaikan akan membangun Huntara ini, namun tidak menyampaikan kepada Kepala Distrik Manokwari Timur sebagai pimpinan di wilayah tersebut.

“Tidak ada koordinasi jadinya begini, alangkah baiknya jika dinas terkait sampaikan kepada distrik sebelumnya sehingga distrik bisa kumpulkan kami pemilik hak ulayat agar bisa anak-anak pemilik hak ulayat ini diberikan rumah atau ganti rugi,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Distrik Manokwari Timur, Sarce Meidodga,S.Sos, yang tiba di lokasi Huntara mengatakan bahwa sebagai Kepala Distrik di Manokwari Timur dirinya sama sekali tidak mengetahui ada pembangunan Huntara itu karena tidak adanya pemberitahuan baik secara lisan maupun tertulis.

“Mungkin sudah ada penyampaikan ke kepala kampung kami tidak persalahkan kepala kampung namun yang ingin kami pertanyakan adalah Instansi yang mengerjakan ini, mengapa tidak ada surat resmi ke distrik,” kata Sarce.

Katanya lagi, jika ada pemberitahuan kepada distrik, maka dirinya bisa menfasilitasi agar para pemilik hak ulayat  serta kepala dapat bertemu untuk membicarakan masalah tanah yang digunakan untuk bangun Huntara lalu pembangunan bisa jalan supaya di kemudian hari tidak ada persoalan yang terjadi.

“Sudah disampaikan kepada SKPD-SKPD baik kabupaten maupun provinsi agar jika ada pembangunan di Distrik Manokwari Timur dapat menyampaikan pemberitahuan kepada kami agar kami tahu biar dapat membantu sehingga pembangunan dapat berjalan dengan baik,” ujarnya.

Saat ini, dirinya terpaksa hentikan pembangunan Huntara karena tidak ada surat pemberitahuan kepada distrik walaupun sudah ada pemyampaian secara lisan kepada kepala kampung.

“Harusnya pembangunan seperti ini lewat prosedur, yang benar dari kabupaten ke distrik dan distrik menyurat atau menyampaikan ke kampung bukan seperti saat ini, dari kabupaten (instansi terkait,red) langusng penyampaiakn kepada Kepala kampung, itu salah.” tegasnya.

Dirinya berharap agar segera mungkin dari dinas terkait dapat bertemu dengan dirinya atau penyampaian lewat surat masuk  kepada distrik.

Sarce Meidodga menambahkan bahwa dirinya selaku pimpinan di Distrik Manokwari Timur mengatakan tidak mempersulit pembangunan di daerah yang dipimpinya namun setidaknya ada pemberitahuan agar pembangunan yang dikerjakan dapat berjalan dengan baik.

“Jika ada apa-apa pasti kami distrik juga yang akan ditanya. Jadi kami harapkan jika ada pembangunan setidaknya sampaikan pemberitahuan kepada kepala-kepala distrik yang ada di daerah masing-masing,” tukasnya. (ACS)

 

Tinggalkan Balasan