ilustrasi

Dishut, Polda dan Kajati Lahirkan 9 Rumusan IPKMA-NPL 2013

MANOKWARI, CAHAYAPAPUA.com-– Dinas Kehutanan Provinsi  Papua Barat mengendeng Kepolisian Daerah Papua Barat bersama Kejaksaan Tinggi Papua, Senin (14/12) menggelar Rapat Koordinasi dan Evaluasi Penanganan Penyelesaian Stock Kayu Bulat (Log) eks IPKMA-NPL tahun 2013.

Kegiatan yang bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan terkait pengembangan pemanfaatan stock kayu-kayu eks IPKMA-NPL dalam periode tahun 2015, sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan Pemerintah Provinsi Papua Barat bersama tim terpadu dalam mengambil kebijakan terhadap pemanfaatan kayu eks-IPKMA-NPL yang saat ini masih tersisa di hutan.

Dalam Rakor tersebut, Dinas Kehutanan bersama Polda Papua Barat dan Kejaksaan Tinggi Papua melahirkan rumusan terkait pelaksanaan eks-IPKMA-NPL di Provinsi Papua Barat Tahun 2105.

Rumusan yang dibacakan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat Hendrik Runweri terdiri atas 7 poin.

Pertama, berdasarkan laporan IPKMA-NPL dari Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat Tahun 2015, diketahui bahwa Stock kayu produksi IPKMA-NPL per 1 Oktober tahun 2014 berjumlah 170.183.88 meter kubik dan ditambah 10.000 meter kubik dari Kabupaten fakfak sehingga jumlahnya 180.183,88 meter kubik.

Dimana Izin yang diterbitkan oleh dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat pada Tahun 2015 sebanyak 9 izin  dengan total kubikasi 142.798,79 meter Kubik, sehingga stock yang belum diberikan izin sebanyak 37.126,09 meter kubik .

Dan dari 9 izin tersebut, realisasi produksi sesuai LHp hanya 3.126,68 meter kubik atau (2,2 %), hal tersebut menurutnya disebabkan karena banyak permasalahan diantaranya Cuaca, alat berat, tim pemeriksaa lapangan dan lain sebagainya.

Kedua, melihat hal tersebut perlu adanya tim terpadu yang dikoordinir oleh dinas Kehutanan Kabupaten untuk melakukan pengecekan kembali terhadap stock kayu IPKMA-NPL dilapangan dan melaporkannya ke Dishut Provinsi Papua Barat.

Ketiga, Permalasalahan terhadap kayu-kayu IPKMA-NPL yang terdapat di Dalam Kawasan Konservasi cagar Alam Salawati Utara akan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan lapangan oleh tim terpadu instansi terkait.

Keempat, untuk izin IPKMA-NPL yang sudah diberikan (sebanyak 9 izin) tetap akan berakhir pada 31 Desember dan tidak akan diperpanjang, sedangkan dirumusan kelima, Katu-kayu yang sudah dibuatkan Laporan Hasil Produksi (LHP) dan telah dilunasi oleh PSDH/DH serta kompensasi Hak ulayat, tetap akan diproses jual sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Di rumusan keenam, kayu-kayu IPKMA-NPL yang masih ada di lokasi yang sudah dikumpulkan di TKP, termasuk dalam stock yang belum di LHP-kan akan dijadikan sebagai Kayu temua dan dilelang sesuai ketentuan yang berlaku.

Sedangkan dirumusan yang terakhir, Kayu-kayu yang tidak dimanfaatkan akan dikembalikan kepada masyarakat untuk dipergunakan dalam pembangunan Kampung.

Sebelumnya dalam Arahan Gubernur Papua Barat yang diwakili oleh Staf Ahli Niko Tike mengatakan, kegiatan ini merupakan kegiatan penting dan bermanfaat, mengingat saat ini Provinsi Papua Barat merupakan Provinsi Konservasi, sehingga pemanfaatan sumber daya Alam haruslah mempunyai Izin dari pemerintahan untuk masa depan generasi di Papua Barat. |ADITH SETYAWAN