LNG Tangguh Teluk Bintuni (Kulibor1 blog spot)

Disnaker: Ada pekerja ilegal di proyek train 3 Tangguh

TELUK BINTUNI, Cahayapapua.com— Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Teluk Bintuni mendapati adanya tenaga kerja ilegal yang sudah dipekerjakan di proyek pengembangan Train 3 LNG Tangguh, Tanah Merah, Teluk Bintuni, Papua Barat.

Kepala Bidang Pengawasan Tenaga Kerja Diskertrans Teluk Bintuni, Adrian Supusepa mengatakan, pihaknya bersama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Papua Barat, telah melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi proyek pengembangan Train 3 LNG Tangguh, selama tiga hari 18-21 Juli pekan lalu.

Hasil sidak tersebut, pihak perusahaan yang sudah memperkerjakan tenaga kerja untuk pekerjaan awal proyek Train 3 LNG Tangguh, Chiyoda, Saipem, Tripatra dan Suluh Ardhi Engineering (CSTS) ,kontraktor yang ditunjuk langsung oleh BP Berau, tidak bisa menunjukan dokumen Surat Persetujuan Penempatan Angkatan Kerja Antar Daerah (SPP AKAD) sebagai salah satu dokumen syarat untuk mempekerjaan tenaga kerja di daerah operasional.

Dia menjelaskan bahwa SPP AKAD ini merupakan dokumen yang memang diwajibkan sesuai Permenaker 39 tahun 2016 tentang rekomendasi AKAD. Pasalnya jika akan mendatangkan tenaga kerja ke daerah operasional seperti ke Bintuni, menurutnya harus mendapat surat SPP AKAD dari Kementerian Tenaga Kerja apabila tenaga didatangkan dari luar Provinsi Papua Barat. Untuk antar kabupaten di Papua Barat harus memiliki SPP AKAD dari Dinaskertrans Papua Barat, sementara tenaga kerja lokal harus ada SPP AKAD dari Dinaskertrans Kabupaten.

“Tapi setelah diperiksa tidak bisa membuktikan dan itu menjadi catatan pelanggaran. Dinas katakan ilegal kalau memang mendatangkan tenaga kerja tanpa konfirmasi yang saya sebut tadi bisa dikatakan ilegal,” kata Adrian Supusepa kepada Cahaya Papua di ruang kerjanya Selasa lalu.

Ditanya soal data tenaga kerja yang sudah aktif kerja, Supusepa mengaku belum memiliki, karena pihak perusahaan CSTS tidak kooperatif memberikan data tersebut.

“Kemarin (pekan lalu) kami minta data (tenaga kerja) itu semua, kalau bisa dari perusahaan CSTS dengan sub kontraktor tolong melaporkan kondisi tenaga kerja saat ini ke pemerintah daerah ke Dinas Tenaga Kerja supaya kita bisa tahu PT ini sudah pekerjakan tenaga kerja berapa banyak. Dari 7 suku berapa banyak, tapi sampai sekarang data itu belum diberikan,” ungkap Supusepa.

Dikatakan, karena pihak perusahaan tak kunjung kooperatif, setelah mendapat temuan ini, pihaknya akan menindaklanjuti dengan membuat nota pemeriksa pegawai pengawas yang sentara dibuat dan akan dilaporkan ke Bupati, Dinaskertrans Papua Barat, Gubernur PB, DPR, dan juga ke Kementerian Tenaga Kerja.

“Ketika tidak dapat menunjukan bukti-bukti persyaratan-persyaratan mendatangkan tenaga kerja, sudah mengarah untuk di deportasi,” kata Supusepa lagi.

Sementara itu diberitakan sebelumnya Koordinator Rekrutmen Tenaga Kerja Train 3, CSTS, Max Samaduda mengatakan jumlah tenaga kerja yang sudah bekerja di proyek pengembangan Train 3 LNG Tangguh telah mencapai 1000 lebih. Para pekerja tersebut dipekerjakan membangun sejumlah Kamp, jalan, dan fasilitas lain penunjang proyek Train 3.

“Inikan pekerjaan awal, pembuatan 6000 kamp, dan juga persiapan untuk transportasi masuk, seperti jembatan. Nanti kemudian pada pekerjaan konstruksi baru kita akan rekrut dengan target sampai 8 ribu orang,” kata Samaduda. (art)

Tinggalkan Balasan