Kantor Imigrasi wilayah Papua Barat saat melakukan pengawasan tenaga kerja asing di perusahaan PT.SDIC Cement Papua Indonesia.

Disnakertrans Desak Raperda IMTA Segera Disahkan

MANOKWARI,CAHAYAPAPUA.com-Meskipun banyak menuai polemik, kehadiran tenaga kerja asing di Manokwari  ternyata bisa memberikan kontribusi cukup besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kontribusi itu terutama bersumber dari retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).

Sebagaimana diatur dalam PP nomor 97 tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan IMTA, besarnya tarif retribusi IMTA adalah sebesar 1.200 US Dolar/ tahun yang perhitungannya menyesuaikan dengan nilai kurs yang berlaku pada saat pembayaran.

Dengan asumsi kurs rupiah saat 13.500 per Dolar USA maka satu orang TKA wajib membayar retribusi sebesar Rp.16,2 juta setiap akan mengurus perpanjangan izin. Dengan jumlah TKA di Manokwari yang sudah mencapai ratusan orang, jelas ini menjadi sumber PAD yang sangat potensial.

Kepala Bidang Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Manokwari N.A Nussy, Rabu di ruang kerjanya memperkirakan jumlah TKA di Manokwari saat ini tak kurang dari 400 orang.

Dengan asumsi kurs Rupiah  13.000 per Dolar USA, maka setiap tahun Pemkab Manokwari bisa meraup PAD dari retribusi IMTA mencapai Rp.3 miliar lebih.

“Itu bisa lebih, karena belum lagi (TKA) yang bekerja di Yongjing (PT.Yongjing Ivenstindo di Prafi) dan PT. Medco (di Sidey),” kata Nussy.

Karena dia berharap, Raperda tentang Retribusi IMTA yang telah diajukan Disnakertrans ke Bagian Hukum dan HAM Setda secepatnya bisa diajukan ke DPRD untuk disahkan.  Draf Raperda dimaksud telah melewati pembahasan oleh tim pembahas yang dibentuk Bagian Hukum dan HAM sekitar satu bulan lalu.

Adanya Perda menjadi prasyarat agar Pemkab Manokwari bisa memungut langsung retribusi IMTA. Selama ini Retribusi IMTA seluruhnya dibayarkan kepada Kementerian Tenaga Kerja sehingga Manokwari tidak kebagian sama sekali.

“Sudah ada surat edaran dari Kemenaker bahwa daerah diberikan hak untuk membuat Perda untuk retribusi IMTA agar bisa tarik retribusi. Makanya saya desak terus Bagian Hukum untuk segera tindaklanjuti Raperda kita itu. Tapi sampai sekarang belum-belum juga ini,” ujar Nussy.

Bagian Hukum dan HAM bersama tim legislasi Pemda sejauh ini telah menyelesaikan pembahasan terhadap 16 Raperda dari total 31 Raperda yang direncanakan.

Menurut Kabag Hukum dan HAM Simson Dowansiba, Raperda yang telah dibahas di tingkat tim legislasi Pemda itu belum bisa diajukan ke DPRD karena masih menunggu pembahasan terhadap Raperda lainnya agar bisa diserahkan sekaligus. |ZACK TONU BALA