Ilustrasi. Foto: liputan6

Disnakertrans: Lewat Dua Tahun, Upah Pekerja Tidak Boleh Setara UMP

MANOKWARI,CAHAYAPAPUA.com— Upah Minum Provinsi (UMP) Papua Barat tahun 2015 sebesar Rp 2.015.000 telah resmi berlaku terhitung sejak 1 Januari 2015. UMP ini berlaku bagi para pekerja swasta dengan masa kerja mulai 0 sampai dengan 1 tahun dan wajib dilaksanakan oleh semua perusahaan swasta maupun badan usaha lainnya.

Sementara itu bagi pekerja yang masa kerjanya sudah di atas 2 tahun, perhitungan upah tidak lagi berpatokan pada UMP. Upah bagi pekerja kategori wajib disesuaikan dengan struktur dan skala upah sebagaimana ketentuan yang berlaku dalam aturan ketenagakerjaan. Ini artinya, upah pekerja yang telah bekerja lebih dari 2 tahun harus lebih tinggi dari UMP.

Skema pengupahan seperti ini, menurut Plt Kepala Disnakertrans Kabupaten Manokwari N.A. Nussy, sebelumnya diatur oleh pemerintah melalui instansi ketenagakerjaan. Namun, kini sudah diserahkan sepenuhnya kepada perusahaan masing-masing. (Baca: UMP Papua Barat 2015 Bertambah Rp. 145 Ribu)

“Harusnya setiap 2 tahun sekian persen naik, 2 tahun lagi sekian persen naik. Dulu diatur pemerintah tapi ini sudah diserahkan kepada perusahaan. Mereka yang atur kita yang awasi,“ kata Nussy di ruang kerjanya, Selasa (6/1/2015).

Celakanya, banyak perusahaan di Manokwari ternyata memberikan laporan palsu. Disnakertrans mendapatkan fakta banyak pekerja yang sudah di atas 2 tahun masa kerjanya, tetap saja mendapat upah setara UMP.

“Buktinya ada kebohongan dari pihak perusahaan. Masa orang sudah kerja lama, gaji masih ikut upah minimum. Itu sudah tidak benar. Harus ada peningkatan sesuai dengan struktur dan skala upah, “ ujarnya.

“Ada perusahaan yang pekerjanya sudah lima tahun kerja gaji masih UMP, kan kasihan. Dan saya pernah marah besar di perusahaan, masa orang sudah sekian tahun gajinya seperti itu, “ lanjut dia.

Karena itu dia menegaskan, upah bagi pekerja yang sudah bekerja di atas 2 tahun tidak boleh sama dengan UMP. Perusahaan wajib menjalankan aturan ini demi menjamin ketenangan bekerja bagi para pekerja sekaligus keberlangsungan usaha itu sendiri.

“Kalau sampai dia (perusahaan) tidak buat ini, satu kali peringatan, dua kali peringatan (tidak dilaksanakan), maka kita tindaklanjuti. Kami akan laporkan ke pengawas untuk ditindaklanjuti sampai ke pengadilan, “ pungkas Nussy.

Dia mencontohkan di Kota Sorong, berdasarkan laporan pengawas ketenagakerjaan, belum lama ini ada perusahaan diseret ke meja hijau karena mengabaikan aturan tersebut. |ZACK TONU BALA

One comment

  1. Selamat sore bpak….sy adalh karyawan PT.ANJ AGRI PAPUA sorong Papua barat..sy sdh bekerja 4 tahun,sebelumnya sy sudah menanyakan ini pada perusahaan tp tidak ada tanggapan..saya dan teman2 saya masih pake standar ump padahal kami rata2 sudah kerja 2 samapi 5 tahun…mohon di tanggapi pak.thanks

Tinggalkan Balasan