Rektor Unipa, Dr. Jacob Manusawai.

Disokong puluhan miliar, FK Unipa masih lumpuh

MANOKWARI, Cahayapapua.com— Meski telah mendapat jaminan sokongan alias bantuan anggaran puluhan miliar pertahun dari Pemerintah Papua Barat, aktivitas perkuliahan Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Papua (UNIPA) di Kabupaten Sorong masih lumpuh.

Rektor Unipa, Dr. Jacob Manusawai mengatakan, semestinya, dengan adanya anggaran yang dialokasikan Pemerintah Papua Barat, perkuliahan di FK UNIPA sudah terealisasi. Namun hal ini tak berjalan lantaran masih terganjal memorandum of understanding (MOU) atau kesepakatan antara pihak Unipa dan Universitas Indonesia (UI).

“Terkait level pengucuran dana tidak masalah. Yang jadi persoalan sekarang, ada satu item MOU yang diusulkan pihak UI dalam rencana anggaran biaya, harus diputuskan oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), karena Inspektorat Papua Barat dan BPKP menolak memutuskan karena dinilai tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK),” jelas Rektor saat ditemui Cahaya Papua, Rabu (30/8).

Untuk itu, lanjut dia, hingga kini tarik ulur penetapan kesepakatan, belum mendapatkan hasil akhir. “Kita masih menunggu fatwa dari BPK. Karena itu tadi, pada item rencana anggaran biaya MOU dinilai tidak sesuai dengan peraturan dan ada unsur pelanggaran tentang standar biaya masukan tahun anggaran 2017,” ungkap Manusawai.

Sebelumnya, Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan telah menandatangani kesepakatan bantuan anggaran mencapai Rp 23.8 miliar pertahun untuk tahun 2017-2019. Dana tersebut dibebankan di 13 kabupaten/kota,  masing-masing Rp 1,7 miliar pertahun.

Untuk diketahui, sejak berdiri tahun 2014 lalu, FK Unipa berada dalam pengampuan FK UI, dengan mendatangkan ratusan dosen. Namun, awal Oktober 2016, aktivitas perkuliahan mulai terhenti karena Unipa belum memberikan dana pengampuan tahun ketiga kepada UI, senilai Rp 21 miliar.

Lumpuhnya aktivitas tersebut mendorong mahasiswa FK UNIPA mengambil sikap, bertemu pihak terkait. Para mahasiswa bahkan beberapa kali menggelar aksi untuk meminta perhatian serius pemerintah. Ujungnya Pemprov Papua Barat menyanggupi bantuan kepada fakultas tersebut. (cr-80)

 

Tinggalkan Balasan