Plt Kepala Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Papua Barat Rustam Agus Setyanto.

Distribusi Pupuk di Papua Barat Terkendala Jumlah Distributor

MANOKWARI, CAHAYAPAPUA.com– Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Papua Barat mengklaim tidak pernah lambat dalam pendistribusian pupuk ke daerah.

Jika ada petani yang mengeluhkan soal kelangkaan pupuk, hal itu bukanlah soal keterlambatan pendistribusian, tapi karena jumlah distributor di Papua Barat masih sangat minim.

Hal ini disampaikan Plt Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Papua Barat Rustam Agus Setiyanto, Rabu (7/10/2015).

Berdasarkan data Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, baru ada enam distributor resmi di Papua Barat yang tersebar di Kabupaten Manokwari, Kota Sorong dan Kabupaten Sorong.

Sementara untuk kabupaten lain masih belum memiliki, sehingga mereka harus mengambil dari tiga kabupaten/kota tersebut. “Kalau di kabupaten yang tidak memiliki distributor bisa terjadi keterlambatan penyaluran pupuk, karena mereka harus mengambil dari kabupaten lain, sehingga membutuhkan waktu,” kata Satyanto.

Ditanya adanya kemungkinan penimbunan pupuk, jawab Rustam, ini bisa saja terjadi di kabupaten/kota, namun hal ini menurutnya sudah di luar ranah dari provinsi. Karena mereka sifatnya hanya sebagai perantara antara pemerintah daerah kabupaten dengan pemerintah pusat.

“Kita punya ranah itu hanya sampai di peraturan gubernur memberikan kuota kepada masing-masing kabupaten berdasarkan kuota yang disampaikan oleh dirjen prasarana dan sarana pertanian kementrian pertanian,” jelasnya.

Rustam juga mengatakan, untuk melakukan pengawasan distribusi pupuk di kabupaten/kota sebenarnya sudah ada petugas yang dibentuk seperti Komisi Pengawasan Pupuk Dan Pestisida (KP3) berdasarkan SK gubernur serta ada pula tim pengawas dan verifikasi pupuk pestisida berdasarkan SK ketua komisi KP3 yakni sekda.

Inilah yang nantnya melakukan pengawasan untuk mengecek secara langsung di lapangan apakah terjadi kelangkaan pupuk atau terjadi penimbunan pupuk atau tidak dari KP3.

Namun pembentukan tim ini tidak berjalan mulus karena sampai saat masih di kabupaten/kota belum semuanya terbentuk. Anggaran menjadi kendala bagi berjalannya tim ini, sehingga diharapkan untuk kabupaten/ kota yang sudah terbentuk agar bisa menyiapkan anggaran untuk tim ini. |DINA RIANTI|BUSTAM