Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) dan Rekonstruksi Otsus dalam rangka percepatan pembangunan Papua Barat, di Aston Niu Hotel, Manokwari, Papua Barat, Selasa (14/3).

Ditjen Otda Desak Papua Barat Segera Sensus OAP

MANOKWARI, Cahayapapua.com– Direktorat Jenderal (Ditjen) Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri mendesak Pemerintah Papua Barat segera melakukan sensus terhadap Orang Asli Papua (OAP).

“Tidak ada cara lain, Pemerintah, baik DPRPB dan MRPB harus lakukan sensus OAP,” kata Kasubdit Otsus Papua dan Papua Barat Ditjen Otda Thomas Umbu Pati saat menghadiri Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) dan Rekonstruksi Otsus Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Papua Barat, di Aston Niu Hotel Manokwari, Selasa (14/3).

Hal itu diungkapkan Thomas sebagai salah satu jawaban sebagai upaya mewujudkan keberpihakan, pelindungan dan pemberdayaan serta penghormatan terhadap Orang Asli Papua (OAP) sebagaimana roh dari UU nomor 35 tahun 2008 perubahan atas UU nomor 21 tahun 2001 tentang Otsus.

Lebih jauh dikatakan Thomas, jikalau berbicara afirmatif untuk OAP, semestinya pemerintah Papua Barat sudah memiliki angka statistik yang dapat dipertanggung jawabkan. Ia mencontohkan, ketika pemerintah berkeinginan mendorong peningkatan ekonomi OAP, namun tanpa didukung data, tentu merupakan yang mustahil.

“Harus pegang dulu data, berapa banyak pengusaha lokal OAP. Jadi kalau tak punya data itu, bagaimana, dan kami mau dorong program afirmasi apa,” ia mempertanyakan.

Disebutkan sebagaimana diketahui bahwa Otsus akan berakhir 2021, pemerintah Papua Barat harus dapat memanfaatkan waktu yang tersisa untuk dapat menyerap Dana Alokasi Umum (Dau) Nasional dua persen. Dan menurut Thomas implementasi dan optimalisasi di Papua Barat hal yang perlu, meski dengan sisa waktu yang ada.

“Sebetulnya bukan masalah berakhirnya Otsus, tapi bagaimana pemerintah manfaatkan total dua persen DAU Nasional, dengan merancang hal-hal yang yang efektif yang berpihak pada OAP. Walaupun terlambat dari pada tidak sama sekali,” ia menegaskan.

Thomas kemudian menjelaskan bahwa saat ini pemerintah pusat tengah melakukan kajian ihwal kebijakan terkait akan berakhirnya Otsus di 2021 nantinya. Antisipasi kebijakan transisi tersebut menjadi pembahasan Pemerintah Pusat melalui Ditjen Otda dan beberapa kementrian lainnya.

“Nah ini kami sedang garap bersama teman-teman staf Presiden, Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) dan Menkopolhukam terkait kebijakan apa yang harus kami lakukan nanti,” terangnya.

Dan disebutnya antisipasi kebijakan transisi itu, tengah dilakukan namun belum sampai pada finalisasi pada kebijakan apa yang tepat untuk Papua dan Papua Barat. Tak hanya itu, Thomas pun mengharapkan Papua Barat segera mengeluarkan Perdasus dan Perdasi untuk mengatur kebijakan Otsus.

“Contohnya Papua sudah punya, mulai dari mengatur kesehatan untuk apa, pendidikannya sehingga tidak tumpang tindih tanggungjawab,” ucapnya. “Selama inikan kita tidak melihat yang mana dana Otsus semua tumpang tindih. Nah itu persoalannya dan ini sudah berapa tahun lamanya,” pungkas Thomas.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Papua  Barat Nataniel Mandacan yang juga hadir dan membuka langsung kegiatan tersebut mengatakan, dengan kegiatan ini pemerintah daerah akan menata dan menyusun kembali kebijakan-kebijakan pengelolaan dan penggunaan dana Otsus.

“Kegiatan Rakornis ini, tujuannya bagaimana kebijakan penggunaan dan pengelolaan dana Otsus bisa efektif dan maksimal. Kita akan memperbaikinya,” kata Nataniel yang ditemui Cahaya Papua pada kegiatan tersebut.

Dia juga menuturkan bahwa dengan  terbentuknya Biro Otsus sebagaimana intruksi Peraturan Pemerintah (PP) nomor 18, akan mengatur semua terkait penggunaan dana Otsus.

“Jadi nanti semua yang berkaitan dengan penggunaan dan pengelolaan dana Otsus akan ditangani Biro Otsus. Maka diharapkan tak ada lagi tumpang tindih,” tutupnya. (TNJ)

Tinggalkan Balasan