Pilkada Serentak

DKPP: Integritas Pilkada Bergantung pada Penyelenggara

MANOKWARI, CAHAYAPAPUA.com Komisioner Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nur Hidayat Sardini, menyatakan, integritas Pilkada serentak yang saat ini sudah memasuki tahapan kampanye bergantung pada integritas penyelenggara.

Pernyataan ini disampaikan Sardini dalam sosialisasi penegakan kode etik penyelenggara Pemilu yang digelar di Manokwari kemarin. Sosialisasi yang sama sudah digelar di 18 daerah yang menggelar Pilkada serentak.

Mantan Ketua Bawaslu RI ini mengatakan, integritas penyelenggaraan pemilu dibagi dalam tiga bagian yakni integritas proses, tahapan dan hasil, yang seluruhnya bergantung pada integritas penyelenggara, baik KPU maupun Panwaslu.

“Dengan begitu kami harap penyelengara dapat memperhatikan hal ini sehingga bisa menghasilkan Pemilu yang memiliki legitimasi politik, hukum dan moral,” pesan Sardini.

Ia mengingatkan penyelenggara agar tidak puas dengan tahapan yang sudah berlangsung, sebab Pilkada melibatkan banyak pihak berkepentingan yang berpotensi melahirkan pelanggaran. Dia mengingatkan agar penyelenggara terus meningkatkan kemampuan agar dapat mengurangi potensi pelanggaran.

Ketua Bawaslu Provinsi Papua Barat Alfredo Ngamelubun ditempat yang sama mengatakan, penyelenggara memiliki tugas berat untuk memastikan Pilkada berlangsung secara demokratis. Namun jika penyelenggara berpegang pada aturan, bekerja baik dan benar ia memastikan tugas berat tersebut bisa dilalui dengan baik.

Ia juga mengingatkan penyelenggara, bahwa PNS dan anggota DPR yang maju di Pilkada sudah harus menyerahkan SK pengunduran diri paling lambat 60 hari kedepan, terhitung sejak KPU menyatakan mereka lolos sebagai peserta Pilkada.

Dia juga meminta KPU dan Panwaslu untuk bekerja sama dan saling mengisi kekurangan untuk memastikan Pilkada berlangsung secara demokratis. “KPU Panwaslu sama sama penyelenggara Pemilu. Jangan mau diadu oleh peserta Pemilu,” ujarnya.

Sementara itu Ketua KPU Papua Barat Amus Atkana mengungkap sudah ada beberapa penyelenggara Pemilu di Papua Barat yang diadukan ke DKPP. Aduan itu menurut dia merupakan cara peserta Pemilu untuk ‘menjerat’ penyelenggara. Namun dia mengatakan selama penyelenggaran berpegang pada kode etik mereka bisa aman-aman saja. | RASYID FATAHUDDIN