Prosesi pelantikan pimpinan Majelis Rakyat Papua Barat periode 2017 -2022 di Manokwari, Rabu 14 Februari 2018. Elyias/Cahaya Papua

MANOKWARI, Cahayapapua.com— Gubernur Provinsi Papua Barat Dominggus Mandacan, mendorong Ketua Majelis Rakyat Papua Barat Maxsi Nelson Ahoren, menjadi pemimpin sentral dalam mempertegas lembaga tersebut sebagai lembaga kultural orang asli Papua.

Penegasan tersebut disampaikan Dominggus setelah melantik Maxsi sebagai Ketua MRPB periode 2017-2022, dalam Rapat Pleno Istimewa, di gedung PKK Arfai, Manokwari, Rabu (14/2).

Selain Maxsi yang berasal dari unsur adat, Dominggus juga melantik Maccleurita Kawab sebagai Wakil Ketua dari unsur perempuan dan Cyrillus Adopak sebagai Wakil Ketua dari unsur agama.

Dominggus berharap, MRPB dapat mengoptimalkan tugas dan fungsinya sesuai norma yang telah ditentukan dan berjuang sampai titik penghabisan demi membela kepentingan hak-hak dasar orang asli Papua.

Orang nomor satu di Papua Barat tersebut juga menyatakan membuka tangan kepada MRPB untuk senantiasa bersinergi dengan Gubernur dan DPRPB untuk mewujudkan tiga pilar penting dalam implementasi kebijakan otonomi khusus.

Dominggus mengatakan, selain pemerintah Papua Barat sebagai mitra strategis, MRPB juga membutuhkan kerjasama dengan pihak eksekutif dan legeslatif dalam rangka mendorong percepatan pembentukan regulasi yang berhubungan dengan perlindungan, keberpihakan dan pemberdayaan orang asli Papua.

“Pemerintah telah memberikan penghormatan terhadap identitas dan jati diri orang asli Papua melalui lembaga kultur Majelis Rakyat Papua. Oleh sebab itu, pimpinan yang baru saja dilantik harus menjadi tokoh sentral identitas kultur di wilayah adat Bomberai dan Domberai,” kata Dominggus.

Secara terpisah Maxsi Nelson Ahoren, menyampaikan beberapa program yang akam dikerjakannya diantaranya memastikan UU Otsus di Papua Barat telah diimplementasikan secara benar, membedah UU Otsus dengan mencari tahu kekurangan dan kelebihan dari UU tersebut.

Secara internal, Maxsi menyatakan, akan memberikan penguatan kapasitas kepada seluruh anggota MRPB agar mampu menjalankan tugas dan tanggungjawab mereka secara optimal.

“Yang pasti kita akan lakukan sebagai lembaga kultur yang mana memberikan perlindungan, pemberdayaan terhadap OAP, kemudian kita akan mengkaji UU Otsus,” ujarnya.

Selain itu, Maxsi mengatakan, akan membangun kerjasama dengan lembaga eksekutif, legeslatif, lembaga masyarakat adat dan agama, hingga membangun jalinan hubungan ke pusat.

Mantan anggota DPR Papua Barat ini juga mengatakan akan mendorong 80 persen perwakilan masyarakat asli Papua di parlemen, baik di DPR RI, DPD, DPRD provinsi maupun kabupaten/kota.

“Jadi dengan masuknya 80 persen keterwakilan orang asli Papua di parlemen baik pusat, provinsi maupun kabupaten, maka itu bisa menjawab keinginan dari orang asli Papua itu sendiri,” ujar Maxsi.

Maxsi menjelaskan bahwa untuk merealisasikan rencana keterwakilan 80 persen orang asli Papua di parlemen, ia akan melakukan pendekatan dengan partai-partai politik untuk lebih mengutamakan orang asli Papua. “Kami berharap kepada orang-orang yang bukan asli Papua untuk dapat menghargai dan menerima itu,” ujarnya.

Maxsi menambahkan bahwa dalam waktu dekat ini MRP Papua Barat dan MRP Papua akan melakukan pertemuan dengan agenda penting lainnya dengan Presiden, Menkopolhukam, TNI,  Polri dan juga beberapa menteri lainnya di Jakarta. Untuk tujuan tersebut, pihaknya akan melakukan rapat pleno pembentukan Pansus yang bertugas menyiapkan agenda pembicaraan dengan presiden pada hari ini. | Elyias | Abdul Wahab Arey

Leave a Reply