Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, saat ditemui sejumlah wartawan di kantor gubernur Papua Barat, Arfai, Senin (13/11).

Dominggus tepis tudingan utamakan orang dekat

MANOKWARI, Cahayapapua.com— Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, dengan tegas menyatakan tak pernah mengutamakan orang dekatnya untuk menduduki, baik jabatan pemerintahan maupun organisasi lainnya.

Hal ini dilontarkan Dominggus, menyikapi tudingan miring yang beredar di tengah masyarakat, bahwa semua tatanan pemerintahan didominasi oleh kelompok tertentu yang mendiami Manokwari raya.

“Jika dihubungkan dengan pelantikan pengurus KONI, memang kita harapkan selain mereka yang berkompoten memajukan KONI, juga kita akomodir mereka yang berada dekat dalam lingkup Ibu Kota Provinsi Papua Barat. Jadi tidak ada istilah mengutamakan orang dekat,” ujarnya.

Dominggus menuturkan, terkait posisi pada jabatan perangkat pemerintahan, tujuannya menghadirkan efektifitas kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mendorong pembangunan daerah.

“Sebagaimana contoh, pelantikan pengurus KONI yang baru, kita diisukan hanya mementingkan orang yang mendiami Manokwari saja, saya rasa itu keliru dan tidak benar,” terangnya.

Menurutnya, pelantikan sebuah pengurus suatu organisasi bertujuan untuk mewujudkan suatu kinerja yang berjalan efektif dan baik sehingga lintas kordinasi berjalan cepat.

Untuk itu, dia mengimbau masyarakat agar terus mengawal dan menilai apa yang telah dikerjakannya nanti, karena saat ini kepemimpinannya baru berjalan.

“Kita belum bekerja, orang lain sudah menilai negatif, kenapa yang kemarin sudah bekerja, ada isu negatif tidak dibicarakan malah diam semua. Dan kenapa kita yang baru saja dilantik dan bekerja, sudah dinilai negatif,” cetusnya.

Meski demikian, Dominggus mengatakan akan menjadikan tudingan tersebut sebagai bahan koreksi dalam masa kepimpinannya dan juga dalam meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.

Disinggung terkait penyegaran sejumlah pejabat dilingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Papua Barat, dijawabnya, hal ini akan dilakukan dengan mengacu pada Undang-Undang ASN.

“Kita tetap ikuti mekanisme, paling cepat enam bulan setelah saya dilantik, tapi untuk sementara kita hanya mengisi dan mengganti kekosongan pada jabatan eselon II,” terang dia. (cr- 80)

Tinggalkan Balasan