Gubernur Papua Barat, Abraham O. Atururi menyerahkan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) kepada 48 SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat, kemarin.

DPA Papua Barat Tahun Ini Sebesar Rp. 6,9 Triliun

MANOKWARI, CAHAYAPAPUA.com-– Gubernur Papua Barat, Abraham O. Atururi, Selasa (16/2/2016) menyerahkan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) kepada 48 SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat.

Gubernur dalam sambutannya usai penandatangan pakta integritas penggelolaan DPA tahun 2016, di auditorium Gedung PKK Provinsi Papua Barat, mengajak jajarannya, senantiasa melakukan perubahan ke arah yang lebih baik dan penuh kedisiplinan.

Ia menyatakan, DPA yang diserahkan tahun ini, sebesar Rp. 6.930.093.627.360. Dana sebesar itu didistribusikan kepada seluruh SKPD dilingkungan Pemprov Papua Barat untuk membiayai seluruh program dan kegiatan di provinsi.

Anggaran sebesar itu juga termasuk dana transfer kepada kabupaten/kota se Papua Barat yang mencakup pembiayaan 22 urusan wajib dan tujuh urusan pilihan.

Pengalokasian DPA itu, lanjut gubernur, sejalan dengan prioritas pembangunan daerah, yang telah disinkronkan sesuai kebijakan nasional tahun 2016.

Ia menekankan, agar pengelolaan alokasi dana DPA di setiap SKPD, harus dilaksanakan dengan penuh keseriusan dan komitmen para pimpinan SKPD dalam melaksanakan.

Ia menegaskan kepada kepala dinas, badan dan sekretariat sebagai pengguna anggaran, bekerja secara jujur dan sungguh-sungguh disertai niat yang tulus untuk membangun provinsi ini.

“Untuk itu saya perintahkan untuk mempersiapkan langkah-langkah teknis lebih lanjut, sesuai jadwal yang telah ditetapkan, agar efektifitas dan akuntabilitas pengelolaan anggaran di masing-masing SKPD dapat dilakukan tepat waktu dan taat asas,” tukasnya.

Untuk itu, ia tekankan agar, para pimpinan SKPD bekerja keras dan bekerja sama melakukan pembinaan kepada bawahannya masing-masing, terutama dalam persiapan pengelolaan anggaran, hingga pelaksanaan dan pelaporannya.

Ia juga meminta DPA yang telah dibagikan itu, menjadi perhatian serius kepala SKPD, agar pengelolaannya tetap pada koridor hukum dan tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku, sesuai prinsip anggaran berbasis kinerja. “Saya tekankan kepada semua kepala SKPD, agar betul-betul memahami makna akhir dari setiap kegiatan yang tercantum didalam DPA.”

Prinsip anggaran dimaksud, lanjut gubernur, diharapkan adanya informasi yang transparan kepada seluruh stakeholder dan masyarakat, sehingga uang rakyat ini, dapat dipersiapkan dan dikelola dengan penuh tanggung jawab. | RIZALDY|EDITOR : BUSTAM