Kantor DPR Papua Barat. SuluhPapua

DPR Papua Barat Lecehkan Kebebasan Pers

MANOKWARI, CAHAYAPAPUA.comAksi pelecahan dan tak menghargai kebebasan pers kembali ditunjukkan aparatur pemerintah Provinsi Papua Barat. Siang kemarin, Senin (10/11/2014), sidang penetapan pimpinan definitif DPR Papua Barat, dinyatakan tertutup untuk jurnalis yang hendak melaksanakan tugas peliputan.

Lima orang wartawan dari 4 media masing-masing Cahaya Papua, Tabura Pos, Radar Sorong dan Papua Barat TV yang sudah mengambil tempat di kursi bagian belakang yang terdapat dalam ruang sidang, tiba-tiba diminta keluar dari ruang sidang oleh seorang staf DPR-PB. Peristiwa ini terjadi sesaat setelah ketua sementara DPR-PB, Arifin membuka sidang.

Wartawan yang merasa dihalang-halangi bertugas langsung melakukan aksi protes. Sementara staf DPRPB yang meminta mereka keluar dari ruangan mengaku diperintah Kabag Persidangan DPRPB, Jasad Kadarusman. Pelarangan ini bukan baru pertama kali terjadi di kantor DPR PB. Sebelumnya, seorang wartawan dari Tabura Pos pernah mengalami hal yang sama.

Jasad Kadarusman yang dikonfirmasi mengakui memerintah staf itu agar meminta wartawan keluar dari ruang sidang. Hal itu dilakukan setelah ia berkoordinasi dengan wakil ketua Sementara DPR Papua Barat, J.A Yumame. “Saya koordinasi dengan pak wakil, apakah rapat ini tertutup atau terbuka, beliau bilang tertutup dulu, nanti menunggu hasil saja,” katanya.

Jasad mengatakan dirinya tidak akan berani mengambil kebijakan tanpa ada pertimbangan dari pimpinan. Meski diakui, sebenarnya rapat seperti ini secara aturan semestinya dapat dilaksanakan secara terbuka.

Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari, Yan Christian Warinussy menilai, tindakan DPR yang melarang wartawan untuk melakukan peliputan pada rapat pembentukan Pimpinan difinitif itu tidak berdasar hukum.

Bahkan menurutnya hal itu dapat dikategorikan sebagai tindakan yang menghalang-halangi tugas jurnalis.” Selain tidak mungkin ada dalam tatib DPR, tindakan ini melanggar UU keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan UU Pers,” katanya.

Atas peristiwa itu Pers dapat mengambil langkah hukum misalnya melaporkan tindakan itu kepada Komisi Informasi Publik. ” Bisa juga pers melaporkan peristiwa ini ke kepolisian, Dari sisi hukum, insan pers harus tegas untuk melawan. Bisa ke komisi informasi publik atau pun mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri, sebab tindakan seperti ini tidak bisa dibiarkan,” tandas mantan jurnalis ini.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Papua Barat, Nortbertus turut mempertanyakan sikap DPRD Provinsi Papua Barat yang menetapkan sidang itu sebagai sidang tertutup lalu diikuti tindakan meminta wartawan keluar dari ruang sidang.

Nortbertus menyatakan bahwa berdasarkan UU No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik dan UU No. 25 tahun 2009 tentang penyelenggaraan pelayanan publik, lembaga pelayanan publik baik eksekutif, legislatif dan yudikatif serta BUMN, BUMD dan BHMD wajib memberikan layanan publik yang bersifat informatif.

Bila wartawan saja tidak diperkenankan untuk meliput dan mempublikasikan informasi tentang kinerja DPRD bagaimana dengan masyarakat. “Masyarakat bisa mengetahui kinerja dewan melalui informasi yang disampaikan lewat media. Kan tidak etis bila masyarakat tuntut haknya untuk mendapatkan informasi kemudian berbondong-bondong datang ke DPRD untuk menyaksikan proses penetapan pimpinan definitif,” ucapnya.

Ombudsman RI Perwakilan Papua Barat, berencana akan melakukan pertemuan dengan DPR PB untuk membahas perbaikan dan peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik.

Disinggung mengenai pelarangan liputan itu, ketua definitif DPRPB, Robert Melianus Nauw mengatakan pada dasarnya sidang-sidang di DPR terbuka untuk publik apalagi jurnalis. Jurnalis tidak boleh dilarang sebab selain menjadi pilar demokrasi, pers adalah mitra pemerintah.

Lalu apa alasan melarang jurnalis meliput? “Mungkin ada pembicaraan yang dianggap urgen. Yang tertutup itu kalau menyangkut sidang-sidang di badan kehormatan, karena biasanya menyangkut nama baik. Kejadian yang tadi mohon dimaklumi saja, soalnya pemahaman berbeda-beda. Itu kewenangan pimpinan sementara jadi tidak perlu diulas,” jawab Robby. |PATRIX BARUMBUN TANDIRERUNG | TOYIBAN |RIZALDY TARAFANUR

 

EDITOR: DUMA TATO SANDA

Tinggalkan Balasan