Kantor DPRD Manokwari

DPRD Manokwari: Penerima Dana Hibah dan Bansos Harus Jelas

MANOKWARI,CAHAYAPAPUA.com- Pemerintah Kabupaten Manokwari menyiapkan dana sebesar Rp 28,5 Miliar untuk bantuan sosial dan Rp.31 Miliar untuk dana hibah yang akan dikucurkan pada tahun anggaran 2015.

Anggota Badan Anggaran DPRD Manokwari, Ayu Humaira Bataray mengatakan, hal ini berdasarkan kegiatan dan anggaran yang tercantum dalam KUA-PPAS APBD Manokwari Tahun Anggaran 2015.

Ayu, Kamis (15/1/2015), mengatakan, pengawasan akan dilakukan agar tidak terjadi kebocoran pada realisasi dana Bansos dan Dana hibah tersebut.

Pengawasan akan dilakukan melalui para penerima yang dicantumkan dalam APBD induk kabupaten Manokwari tahun anggaran 2015 ini. “Kami akan minta agar di APBD nanti dijabarkan secara terperinci nama penerima baik untuk lembaga ormas maupun perseorangan yang menerima dana bansos dan hibah tersebut,” kata Ayu.

Dari Penjelasan TAPD pada rapat antara Banggar selama ini Bansos dan dana Hibah ini dicairkan sesuai proposal yang masuk ke Pemerintah daerah pada tahun 2014 lalu.

Terkait realisasi dana Bansos dan Hibah pada tahun anggaran 2014 lalu, Ketua Fraksi Manokwari Hebat Romer Tapilatu pernah mengungkap, cukup banyak dana yang tidak sampai kepada pihak yang berhak menerima. Padahal bansos dan Hibah itu sudah tercantum dalam APBD Perubahan Tahun anggaran 2014.

Jumlah dana hibah dan bansos di masing-masing penerima tersebut bervariatif antara 15-500 juta. total dana bansos dan hibah yang tidak sampai pada yang berhak menerima itu mencapai Rp.4 Milyar lebih.

Direktur LP3BH, Yan Christian Warinussy mengungkap, dari Informasi yang ia peroleh, selama ini ada sekelompok oknum yang memiliki kedekatan dengan DPR serta pihak keuangan Pemda. Selain itu yang bersangkutan memiliki data tentang dana bansos dan hibah yang akan dikucurkan sesuai proposal yang masuk ke Pemda pada setiap tahun anggaran.

Untuk memperoleh dana itu, Sekelompok oknum itu lalu membuat proposal yang sama untuk memanfaatkan dana tersebut. Menurut Warinussy, informasi itu patut untuk ditelusuri agar tidak adalagi aksi mencaplok hak pihak lain melalui proposal palsu yang mereka buat. |TOYIBAN

Tinggalkan Balasan