Bupati Manokwari Bastian Salabai berbincang dengan Ketua DPRD Manokwari, Dedi S May usai penetapan dan peresmian Raperda Pengelolaan Keuangan Daerah serta Raperda Perbendahraan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Daerah.

DPRD Tetapkan 2 Raperda Keuangan Daerah dan Perbendaharaan

MANOKWARI, CAHAYAPAPUA.com– Dibahas sejak tahun 2015 lalu, pada Kamis (28/1/2016) DPRD Kabupaten Manokwari akhirnya menetapkan dan meresmikan dua dari delapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda). Dua Raperda tersebut di antaranya, Raperda Pengelolaan Keuangan Daerah serta Raperda Perbendahraan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Daerah.

Kedua Raperda tersebut ditetapkan oleh DPRD Kabupaten Manokwari dalam rapat paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Manokwari, Dedi S May dan dihadiri Bupati Manokwari Bastian Salabai dan Wakilnya, Roberth KR Hammar.

Bupati Bastian Salabai, mengatakan peraturan daerah merupakan tujuan untuk menata regulasi daerah yang pembentukannya disusun secara terencana, terpadu dan sistematis dalam rangka mewujud nyatakan program otonomi daerah.

Kedua raperda tersebut menurut dia, telah diresmikan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta menciptakan laporan keuangan yang akuntabel, valid, bersih dan benar.

“Jika sudah ditetapkan nantinya Raperda ini untuk menunjang tugas dan tanggung jawab pemda dalam menyusun laporan keuangan daerah, sehingga kinerja pemerintahan daerah dapat lebih berjalan sesuai dengan rencananya,” katanya menjelaskan.

Ketua Balegda DPRD Manokwari, Imam Muslih mengatakan sebelumnya pembahasan dua dari delapan Raperda ini dilakukan secara baik dan serius serta mendalam, hal tersebut dapat dilihat dari koordinasi yang dilakukan bersama Kementrian Dalam Negeri.

Ia juga mengatakn, sejauh ini baru dua Raperda yang disepakati oleg legislative dan eksekutive. Enam Raperda lainnya masih akan dilakukan kajian mendalam, serta perlu koordinasi bersama pihak-pihak terkait, sehingga Raperda yang dilahirkan dapat menjadi payung hukum yang benar-benar kuat.

“Yang lainnya masih dilakukan pendalaman dan finalisasi, sehingga akan disahkan secara bertahap,” imbuhnya. |ADITH SETYAWAN|EDITOR : BUSTAM