Ilustrasi-RAPBD

DPRD ‘warning’ penetapan APBD 2018 paling lambat November

KAIMANA, Cahayapapua.com— Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaimana meminta Pemerintah Daerah untuk segera menyerahkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2018 untuk dibahas dan ditetapkan. Penetapan APBD Tahun 2018 diharapkan tidak lewat dari batas waktu yang diatur undang-undang yakni November 2017.

Demikian Ketua DPRD Kaimana, Frans Amerbay menyampaikan hal ini untuk mengingatkan Pemerintah Daerah agar keterlambatan penetapan APBD pada Tahun 2017 tidak terulang lagi di tahun 2018 ini.

Pada penutupan sidang APBD-Perubahan Tahun 2017 waktu lalu, Ketua DPRD mengatakan, berdasarkan aturan yang berlaku dalam sistim penyusunan APBD, penetapan APBD murni tahun berikutnya harus dilaksanakan paling lambat akhir November tahun berjalan. Dengan demikian, untuk APBD Tahun 2018, harus dibahas dan ditetapkan paling lambat akhir November 2017.

Olehnya, ia meminta Pemerintah Daerah untuk segera menyusun program kegiatan dan rencana kerja yang akan dibiayai APBD Tahun 2018, untuk dibahas bersama DPRD dalam rapat pra APBD mendatang. “Sesuai regulasi, APBD 2018 harus sudah dibahas dan disepakati paling lambat akhir november 2017. Sehingga diharapkan pemerintah daerah segera menyusun program kegiatan, rencana kerja dan sebagainya, sehingga pembahasan APBD 2018 tidak mengalami keterlambatan,” ujarnya.

Ketua DPRD lebih jauh mengingatkan Pemerintah Kabupaten Kaimana agar tidak memarkir dana transferan dari pusat di bank. Peringatan ini disampaikan menindaklanjuti pesan Presiden RI Joko Widodo pada pertemuan dengan para pimpinan DPRD di Jakarta. “Pesan Presiden agar transferan anggaran dari pusat itu jangan diparkir di bank, tetapi segera didistribusikan untuk meningkatkan perekonomian dan mensejahterakan masyarakat,” lanjutnya.

Menutup pernyataan, Frans Amerbay mengingatkan, keterlambatan penetapan APBD, akan berdampak pada molornya implementasi kegiatan di lapangan. “Tahun 2017 itu APBD murni kita tetapkan pada Januari, seharusnya disepakati dan ditetapkan pada November 2016. APBD perubahan juga baru kita tetapkan Oktober, yang seharusnya minimal 3 bulan sebelum akhir tahun anggaran. Kami berharap ini tidak terulang lagi di tahun 2018,” pungkasnya. (isa)

Leave a Reply

%d bloggers like this: