Ketua Komisi A DPR Papua Barat Yan Antoni Yoteni

DPRPB ancam buat draf tandingan Perdasus tata kelola dana Otsus

MANOKWARI, Cahayapapua.com— Ketua Komisi A DPR Papua Barat mengancam akan membuat draft tandingan terkait tata kelola dana otonomi khusus yang sebelumnya telah diserahkan kepada eksekutif. 

Draft tata kelola dana otonomi khusus sejauh ini belum masuk tahap finalisasi setelah sebelumnya dibahas di DPRPB. Draf tersebut sebelumnya telah diserahkan ke eksekutif namun belum dikembalikan kepada DPR Papua Barat agar dibahas dan ditetapkan.

Ketua Komisi A DPR Papua Barat Yan Antoni Yoteni, Rabu (23/8), mengatakan, tahun 2017 ini terdapat sekitar 10 Raperdasus dan Raperdasi. Yang masih dalam pembahasan dua diantaranya yakni draft Komisi Informasi Publik KIP Papua Barat dan draft Tata Kelola Dana Otonomi Khusus.

“Naskah akademik tentang draft Perdasus Dana Otonomi Khusus memang sudah dibahas,  namun saat itu kita serahkan kepada eksekutif dengan harapan akan dikembalikan guna dibahas lebih lanjut dan ditetapkan,” kata Yoteni yang juga Ketua Fraksi Otsus DPRPB ini.

Namun dikatakan kalau eksekutif tidak mengembalikan draft sampai saat ini. Dia mengatakan jika draf tersebut tidak diserahkan, maka DPRPB akan mengambil langkah dengan menggunakan hak inisiatif membuat draft tandingan untuk disahkan.

“Kita punya copyan draft tersebut lengkap, sama seperti yang ada di eksekutif, namun secara etik hal ini mesti melalui mekanisme, dimana DPRPB sudah menyerahkanya ke Pemprov yang mesti dikembalikan untuk disahkan,” kata Yoteni.

Menurut Yoteni adanya Perdasus pengelolaan dana Otsus penting sebab Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI telah memberi pefingatan terkait penggunaan dana Otsus. Menurut BPK, dana Otsus tak bisa digunakan dengan payung hukum peraturan gubernur (Pergub).

Sementara itu  ia mengatakan terkait 10 Raperdasus yang akan didorong dalam program legislasi daerah tahun 2017 tidak bisa ditetapkan DPRPB jika belum mendapat pertimbangan Majelis Rakyat Provinsi Papua Barat.  “Kita DPRPB tidak bisa menetapkan Raperdasus dan Raperdasi jika MRP belum memberi pertimbangan,” ujarnya.

Sebab itu Yoteni berharap penyerahan nama-nama calon anggota MPRPB segera dipilih oleh gubernur ditetapkan demi kebutuhan daerah ini. (mar) 

 

Tinggalkan Balasan