Kantor DPR Papua Barat

DPRPB Dituding Hambat Penyusunan Raperdasus MRPB

MANOKWARI, Cahayapapua.com—–  DPR Papua Barat (DPRPB) dituding menghambat proses penyusunan raperdasus tentang Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat (MRPB) sehingga proses seleksi anggota MRPB periode 2016-2021 hingga kini belum bisa dilakukan.

“DPR Papua Barat yang bertanggungjawab karena menghambatan prsoes raperdasus (MRPB). Bukan pemeritah pusat yang menghambat tetapi DPR,” kata salah seorang anggota Forum Penjaga dan Pengawasan Kultur Papua Provinsi Papua Barat (FPPKP-PB) Devilson Pahala ketika berorasi di kantor DPRPB, Selasa (10/5).

Devilson adalah salah satu perwakilan dari Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Papua (AMPP) yang sempat ikut bersama tim DPRPB dalam konsultasi sejumlah rancangan peraturan daerah ke Kementerian Dalam Negeri pada Maret lalu.

Menurutnya, konsultasi bersama itu untuk memastikan bahwa usulan rapardasus tentang MRPB maupun raperdasus tata cara pemilihan kepala daerah yang masuk dalam skala prioritas untuk ditetapkan DRRPB.

“Dijanjikan bahwa, mahasiswa dan DPR (Papua Barat) akan bersama-sama bertemu dengan Dirjen Otda. Tetapi, DPRPB justru bertemu sendiri. Tidak perlu lagi ada konsultasi,” ujar dia.

Dia juga mempertanyakan komitmen DPRB terkait pembuatan sejumlah regulasi yang menjadi kebutuhan prioritas. Penilaian serupa juga diutarakan Devlison saat berorasi di kantor Kesbangpol Provinsi Papua Barat.

“Kesepakatan pada pertemuan bersama bahwa akan dibentuk tim kajian akademis untuk menyusunan naskah akademik raperdasus MRPB. Ini sesuai hasil rapat pada Maret lalu,” ujar Devlison lagi.

Devlison mengungkapkan, konsultasi yang dilakukan oleh Kesbangpol di tiga daerah (Kabupaten Manokwari, Fakfak, dan Kota Sorong) sudah merepresentasikan pendapat masyarakat di Papua Barat.

“Jangan bilang (kabupaten) Manokwari menerima hasil konsultasi tersebut. Justru hasil itu ditolak karena harus ada pembentukan tim kajian naskah akademik,” tandasnya.

Wakil ketua DPRPB, J. A.Jumame mengungkapkan, raperdasus kelembagaan MRPB dan raperdasi tata cara anggota MRPB sudah ditetapkan di dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2016.

“Kita tetapkan propemerda dulu baru sosialisasikan perdasus atau perdasi yang mau disahkan. Ada mekanismenya. Kalau tinggal setujui dan ketuk palu saja, kemudian ditolak mau salahkan siapa,” ujarnya.

Kata Jumame, dua rancangan regulasi tersbut sempat dibahas pada masa sidang Tahun 2015 lalu. Meski demikian, dibatalkan karena rancangan itu ditarik kembali oleh pemerintah daerah.

“Tiba-tiba ditarik oleh pemerintah daerah tanpa alasan yang jelas. Padahal, dua regulasi tersebut prioritas. Tidak benar jika proses pembahasan terhambat karena kelalaian DPR (papua barat),” Jumame menegaskan.

Anggota DPRPB, Dominggus Sani mengatakan, DPR menargetkan pembahasan dua regulasi tersebut rampung Desember 2015 lalu. Ini merujuk pada limit waktu kerja anggota MRPB yang berkahir tanggal 12 April 2016.

“Mengapa pemerintah daerah menariknya. Jadi, saya rasa persoalannya ada pada pemerintah daerah. Rakyat silahkan tanyakan,” ujarnya.

Sani mengkritisi, sikap pemerintah daerah yang menarik raperdasus tersebut tidak mengikuti mekanisme dan aturan perundang-undangan yang berlaku.

“Raperdasus diserahkan melalui paripurna tetapi penarikannya tidak melalui proses tersebut,” Sani mengkritisi.

Sani menambahkan, perpanjangan masa kerja tugas menimbulkan perasaan bagi anggota lembaga kultur ini seperti, berada di persimpangan dan dizhalimi.

“Masyarakat juga merasa dirugikan dengan kebijakan yang ada. Kita harus konsiten melaksanakan Otsus, karena ini yang mempertahankan Negara,” paparnya.

 

Penyusunan naskah akademik

Kasubid Pendidikan Politik dan Fasilitasi Pemilu, Wiliam Wamaty mengatakan, naskah tersebut adalah tata cara penulisan sehingga, siapa saja bisa menulisnya.

Kata Wamatty, hasil rapat pada Maret menelurkan dua pilihan bahwa, naskah akademik dikerjakan oleh tim kajian dan dapat dikerjakan pula oleh Kesbangpol.

“Berbicara soal naskah akademik, kita semua pernah kuliah. Demi mempercepat proses pemilihan dan pelantikan anggota MRPB 2016-2021 maka, naskah akademi dikerjkan oleh Kesbangpol,” kata dia. (ALF)

 

Tinggalkan Balasan