Yonadap Trogea

DPRPB Dorong Proses Hukum bagi Sekolah yang Tarik Pungutan

MANOKWARI, Cahayapapua.com—— Anggota Komisi D DPR Papua Barat, Yonadap Trogea mendukung proses hukum terhadap sekolah-sekolah yang masih menarik pungutan dari peserta didik.

Kata Yonadap, pihak sekolah selalu berdalih Otonom sekolah memberikan kewenangan bagi sekolah ‘melegalkan’ pungutan maupun sumbangan sejenisnya.

“Jika pungutan itu memberatkan masyarakat dan memiliki bukti kuat maka diproses saja sesuai dengan hukum yang berlaku biar menjadi efek jera bagi sekolah lainnya,” kata Yonadap, Rabu (27/4/2016)

Dia mengatakan, temuan Ombudsman yang dianggap bermasalah sebaiknya direkomendasikan ke gubernur, juga disampaikan ke DPR untuk ikut memaksimalkan pengawasan sesuai fungsi kedewanan.

“Tidak dibenarkan sekolah menarik pungutan apapun. Sumber anggaran pendidikan cukup banyak. Ada dana Otsus sebesar 30 persen dan dana BOS (bantuan operasional sekolah). Dana-dana ini harusnya dikelola dengan baik,” ujarnya.

Anggota DPR dari jalur Otsus ini menambahkan, tim pengawas dana Bos yang dibentuk di tingkat provinsi dan kabupaten serta kota. Agar bekerja secara maksimal sehingga pengelolaan dana BOS tepat sasaran.

“Kalau pengawasan lemah dan tidak ada evaluasi bisa kita menduga dana-dana pendidikan itu disalahgunakan. Saya berharap, Ombudsman teruskan ke proses hukum jika ada bukti yang kuat,” tandas Yonadap. (ALF)

Tinggalkan Balasan