ilustrasi_dana_otsus

DPRPB: Jatah Dana Otsus Naik, Rakyat Masih Mengeluh

SORONG, CAHAYAPAPUA.com– Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Provinsi Papua Barat, Sabtu (19/9) pekan lalu menggelar pertemuan bersama tokoh masyarakat untuk mendapatkan masukan soal implementasi otonomi khusus (Otsus) di Papua Barat.

Pertemuan yang dilaksanakan di Hotel Aquarius, Kabupaten Sorong itu, dihadiri oleh enam orang anggota DPR PB, diantaranya, M, Sanusi Rahaningmas, Jonathan Anis Jumame, Max A. Hehanusa, Andreas Lobat, H. Ibrahim Poko, Febri J. Andjar.

Ketua tim monitoring, M. Sanusi Rahaningmas mengatakan, kegiatan monitoring otsus merupakan rangkaian kegiatan yang sesuai dengan jadwal tahunan DPR Papua Barat, tentang tugas dan tanggung jawab DPR untuk melakukan kegiatan bersama dengan masyarakat.

Dengan dilakukannya monitoring otsus, pihaknya berharap pada tahun akan datang, implementasi otsus lebih berpihak kepada masyarakat di Papua, khususnya Papua Barat. Sebab menurut Sanusi alokasi dana otsus setiap tahun naik dua setengah persen dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), namun banyak masyarakat yang masih mengeluh.

“Terutama saudara kita orang asli papua, banyak masyarakat di pegunungan, lembah bahkan daerah pesisir laut masih memiliki rumah yang tidak layak huni. Dengan dilakukannya monitoring ini dapat memberikan masukan kepada eksekutif agar kesejahteraan untuk masyarakat asli papua dapat terpenuhi,” tutur Sanusi.

Saran serta masukan dari masyarakat kepada DPR PB, akan menjadi referensi untuk dibahas pada pembahasan Pendapatan Belanja Daerah (APBD), bahkan dapat membuat suatu regulasi tentang peraturan daerah. Tak hanya itu, pertemuan tersebut akan dilakukan pada tahun mendatang sesuai dengan agenda DPR.

Sementara itu, Jonathan Anis Jumame menyatakan pernah berdiskusi dengan sejumlah pejabat di pusat bahkan Kementrian Republik Indonesia, mereka (Pejabat Negara) mengakui bahwa dana yang dialokasikan untuk otsus di Papua dan Papua Barat sangat banyak, namun kondisi masyarakat masih belum berubah secara signifikan.

Untuk merubah semua itu, menurut Jumame harus ada perubahan regulasi yang mengatur penggunaan dana tersebut. “Untuk merubah ini tergantung peraturan yang mengatur tentang dan otsus harus dirubah baru bisa dilihat. Kami (DPR) PB tengah mencari suatu regulasi yang berpihak kepada rakyat, agar semua orang bisa merasakan dana otsus,” tutur mantan Walikota Sorong itu.|NASIR|EDITOR : BUSTAM