Demianus Enos Rumpaidus

DPRPB : Kontraktor Jangan Coba-coba Bermain dengan Proyek Fiktif

MANOKWARI, Cahayapapua.com—- Anggota DPR Papua Barat (DPRPB), Demianus Enos Rumpaidus mengatakan, pembangunan di daerah-daerah perbatasan justru mendapat prirotas dalam hal pengawasan.

Kata Enos sapaan akrabnya, untuk itu, pihak ketiga atau kontraktor yang dipercayakan mengerjakan proyek-proyek pada daerah tersebut harus bertanggungjawab penuh dalam menyelesaikan pekerjaannya.

“Yang mengerjakan program dari pemerintah provinsi maupun kabupaten kota, teruta pada daerah-daerah terluar harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan dikerjakan hingga tuntas,” kata Enos, Senin (18/4/2016)

Menurut politikus asal partai Gerindra ini, kontraktor jangan pernah berpikir untuk memanipulasi pekerjaan yang diberikan. Apalagi tidak melaksanakannya alias fiktif.

“Jangan lupa bahwa, daerah-daerah terluar ini ada perwakilan dari masyarakat yang duduk di DPR Provinsi Papua Barat maupun DPRD kabupaten. Kita akan awasi betul-betul,” ujarnya.

Enos menegaskan, beberapa pejabat di Pemda Kabupaten Raja Ampat yang kini ditetapkan sebagai tersangka atas pembangunan jembatan Rutum-Reni senilai 4,4 miliar rupiah yang bersumber dari APBN tahun 2014.

Yang diduga fiktif alias tidak dilaksanakan. Padahal dana pembangunan telah dicairkan 100 persen. “Jangan anggap proyek ini jauh dari ibu kota kabupaten sehingga beranggapan selesai atau tidak selesai tidak akan diperiksa,” ujar Enos lagi.

“Kami juga mau di daerah merasakan program pembangunan yang nyata. Jangan coba-coba main dengan progam yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah,”

Enos mengungkapkan, berbeda dengan pembangunan Delapan unit rumah layak huni tipe 45, yang diprogramkan oleh Dinas Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat.

“Kami apresiasi proyek ini. Masyarakat benar-benar mendapatkan manfaat yang seharusnya. Kami sudah cek ke lapangan untuk memastikan proyek ini sudah rampung 100 persen,” akunya.

Enos menambahkan, proses hukum para tersangka pada kasus proyek pembangunan jembatan Rutum-Reni, ini harus dilakukan seadil-adilnya agar menjadi contoh bagi para kontraktor lainnya.

“Informasi yang kami dapatkan bahwa, kontraktornya sudah dipanggil tetapi belum juga memenuhi panggilan tersebut. Jika dipanggil dan tidak hadir maka akan ditetapkan sebagai DPO (daftar pencarian orang),” pungkasnya. (ALF)

Tinggalkan Balasan