Saul Rante Lembang. Elyas Estrada/Cahaya Papua

MANOKWARI, Cahayapapua.com— Kondisi ruas jalan trans Papua Barat yang menghubungkan Kabupaten Manokwari-Manokwari Selatan-Teluk Bintuni-Kabupaten Pegunungan Arfak tepatnya di daerah Maruni, sebelum pabrik semen perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah.

Pasalnya, kondisi jalan di daerah Maruni itu sudah menggerus bahu jalan. Sejauh ini pemerintah belum turun tangan menangani abrasi tersebut.

Persoalan abrasi pantai selain terjadi di daerah Maruni juga terjadi di Tanah Rubuh, Kabupaten Manokwari yang hingga kini belum mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah.

Jika persoalan abrasi pantai yang mengancam ruas jalan nasional itu tidak teratasi dengan baik dikhawatirkan akan berdampak luas. Bisa menghambat mobilitas masyarakat, juga aktivitas perekonomian di empat kabupaten di wilayah tersebut.

Menanggapi persoalan tersebut, Sekretaris Komisi C DPR Papua Barat Saul Rante Lembang mengatakan, Pemerintah Provinsi Papua Barat telah menggalokasikan anggaran senilai Rp10 miliar, untuk mengatasi ancaman abrasi tersebut, anggaran ini bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2018.

“Abrasi sudah sangat membahayakan, ancaman abrasi ini, perlu mendapat perhatian dari Balai Wilayah Sungai dan Air Provinsi Papua Barat. Untuk itu, persoalan abrasi perlu dikoordinasikan dengan pihak balai. Sebab persoalan ini bukan saja menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi,” ujarnya.

Menurut Saul, kehadiran balai di Papua Barat sudah tentu untuk mengatasi abrasi maupun normalisasi sungai. Dia meminta, balai sungai dan air untuk menganggarkan pekerjaan untuk mengatasi abrasi yang mengancam ruas jalan trans Papua Barat itu.

“Frekuensi kendaraan yang melintasi ruas jalan ini cukup padat. Ruas jalan ini juga menjadi urat nadi perekonomian bagi masyarakat di Manokwari, Manokwari Selatan, dan Teluk Bintuni hingga Kabupaten Pegaf. Sehingga perlu ada perhatian semua pihak terkait,” tutupnya. |Elyas Estrada

Leave a Reply