Frida Klasin

DPRPB: Pengesahan Regulasi MRPB Tak Boleh “Potong Kompas”

MANOKWARI, Cahayapapua.com–Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPR Papua Barat (DPRPB), Frida Klasin mengingatkan, penyusunan dan pengesahan serta proses seleksi anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat (MRP-PB) tidak “potong kompas”alias mengambaikan proses dan mekanisme yang berlaku sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Soal waktu yang singkat bukan alasan untuk meniadakan proses dan mekanisme yang benar,” kata Frida Klasi.

Frida mengatakan, proses yang baik dan benar harus dilaksanakan dalam penyusunan hingga pengesahan semua rancangan regulasi. Seperti, halnya regulasi tentang MRP-PB.

Rancangan perdasus dan perdasi menyangkut kelembagaan dan keanggotan MRP-PB yang kini tengah diupayakan. Pun demikian harus disertai naskah akademik sebagai panduan.

“Sesuatu yang baik itu melalui proses, sehingga anggota MRP-PB yang dihasilkan betul-betul berkualitas dengan kapasitas yang mumpuni. Kalau tergesa-gesa di dalam proses, saya tidak yakin kita dapatkan hasil yang baik,” ujarnya.

Masa bakti 33 anggota MRP-PB periode 2011-2016, akan berakhir pada 12 April mendatang. Menurut Frida, hal ini perlu menjadi perhatian bersama penyelenggara pemerintahan di daerah.

Sebab akan berdampak pada penyelenggaraan pemerintahan itu sendiri. Pasalnya, MRP-PB memiliki kewenangan penuh dalam memberikan persetujuan dan pertimbangan bagi calon kepada daerah dan wakil kepala daerah.

Dengan demikian, diharapkan tidak ada kekosongan. Jika demikian, harus ada komunikasi di tingkat penyelenggara pemerintah dalam konteks otonomi khusus.

“Ada beberapa elemen yang menyelenggarakan pemerintahan yakni, eksekutif, DPR (Papua Barat) dan MRP-PB sebagai lembaga kultur. Ini satu paket pemerintahan,” ujar Frida lagi.

Frida Klasin menegaskan, Propemperda akan mendorong pembahasan dan penetapan hingga pengesahan rancangan perdasus dan perdasi tentang kelembagaan MRP-PB.

Termasuk rancangan perdasus tata kelola dana otonomi khusus dan rancangan perdasus tata cara pemilihan kepala daerah-wakil kepala daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Frida menambahkan, Bapemperda memfokuskan penyelesaian tiga rancangan regulasi tersebut. Untuk itu, Bapemperda dan Komisi A akan bersinergi dalam rangka berkonsultasi dengan pemerintah pusat.

“DPR Papua Barat setuju menyelesaikan sejumlah rancangan regulasi ini. Kesbangpol segera serahkan raperdasus dan perdasi MRP-PB, ini kami sambut baik,” pungkasnya. (ALF)

Tinggalkan Balasan