Frida Klasin

DPRPB akan Pertanyakan Raperdasus Pilkada ke Jakarta

MANOKWARI, Cahayapapua.com-– Badan Pembuat Peraturan Daerah (Bapemperda) DPR Papua Barat akan segera bertemu kembali dengan Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Soni Soemarsono, mempertanyakan proses pengesahan Raperdasus Pilkada Papua Barat.

“Kita harap bisa bertemu dengan pak Soni Soemarsono, untuk mempertanyakan Raperdasus terkait tata cara pemilihan kepala daerah terkait syarat orang asli Papua,” kata ketua Bapemperda, Frida Klasin, Kamis (7/4/2016)

DPRPB telah menyerahkan raperdasus tersebut kepada Kementerian Dalam Negeri sejak Agustus 2015. Raperdasus tersebut, ikut diantar juga oleh perwakilan masyarakat adat dan mahasiswa.

Kata Frida, DPRPB akan menayakan hasilnya koordinasi Ditjen Otda dengan pihak-pihak terkait menyangkut pelaksanaan pilkada di Papua Barat.

“Sekaligus menanyakan juga kepada KPU RI terkait Peraturan KPU tentang pelaksanaan pilkada di Papua Barat dalam konteks Otsus,”ujarnya.

Menurut Frida, raperdasus tata cara pemilihan kepala daerah menjadi salah satu fokus DPRPB dalam program propemperda. Meksi demikian, aku Frida, saat ini masyarakat sangat berharap.

Frida menegaskan, pertemuan dengan Dirjen Otda bukan lagi untuk berkonsultasi. Akan tetapi mempertegas sejauh mana pemerintah pusat menindaklanjuti raperdasus tentang pilkada tersebut ke pihak-pihak terkait.

“Kita sudah dalam titik penyelesaian tinggal evaluasi struktur kebahasaan dan dari substansi yang diatur. Itu akan dilihat kembali lagi,” ujarnya.

Dia mengatakan, raperdasus dan raperdasi menyangkut kelembagaan dan keanggotaan Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat (MRP-PB ) juga segara dibahas.

Hingga kini, materi raperdasus belum diserahkan ke DPRPB. Frida menambahkan, setelah bertemu Dirjen Otda, DPRPB akan memproses raperdasus MRP tersebut. “Bagian itu akan diperhatikan oleh pimpinan,” imbuhnya.

Beberapa waktu lalu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Linmas Provinsi Papua Barat, Alberth Nakoh memastikan, draf raperdasus MRP-PB telah selesai disusun.

Dikabarkan, draft raperdasus tersebut juga telah mendapatkan persetujuan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri. (ALF)

Tinggalkan Balasan