Ilustrasi. Site Tangguh LNG di Distrik Babo, Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat. | Dokumentasi CAHAYAPAPUA.com

DPRPB Prioritaskan Pembahasan Perdasus Pengelolaan Dana Bagi Hasil

MANOKWARI- Untuk menjamin kepastian hukum pembagian hasil dari setiap badan usaha nasional maupun investor asing yang menjalankan usahanya di Papua Barat, peraturan daerah khusus atau perdasus dana bagi hasil harus segera terbentuk di Papua Barat.

Hal ini disampaikan legislator DPR Papua Barat dari Partai Golkar, Origenes Nauw, Rabu (17/12). “Ini harus menjadi program prioritas DPR Papua Barat, terutama badan legislasi DPR PB,” kata Origenes.

Pembentukan Raperdasus Dana bagi hasil penting untuk mengiring realisasi dana bagi hasil agar memenuhi asas kepasatian hukum, keadilan maupun proporsionalitas.

Saat ini lanjut Orgenes, alat kelengkapan DPRPB diantaranya badan legislasi, sedang dibentuk. Dalam 2 hari ini alat kelengkapan tersebut dipastikan sudah dapat disahkan.

Setelah Baleg terbentuk, selanjutnya badan penyusun peraturan baik peraturan daerah maupun perdasus bisa memulai untuk menyusun agenda kerjanya guna melahirka regulasi-regulasi yang berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya alam maupun regulasi lainya yang dibutuhkan pemerintah daerah dan masyarakat di Papua Barat.

“Balegda dapat segera menyusun produk-produk hukum apa yang dibutuhkan, baik perda, perdasi maupun perdasus. Selanjutnya hal itu akan ditetapkan sebagai program legislasi untuk tahun 2015,” imbuhnya. |TOYIBAN