Penyampaian Aspirasi pembukaan blokade kantor DPR beberapa waktu lalu. DRP Papua Barat tengah mengusulkan percepatan Pembahasan Raperdasus tata cara pemilihan Kepala Daerah

DPRPB : Tahapan Pilgub Bisa Terganggu Jika MRP-PB Vakum

MANOKWARI, Cahayapapua.com— Ketua DPR Papua Barat (DPRPB), Pieters Kondjol menilai tidak ada celah hukum yang dapat dipakai untuk memberikan pertimbangan dan persetujuan bagi calon gubernur dan wakil gubernur tentang syarat orang asli Papua.

Hal itu dikemukakan Pieters Kondjol, Selasa (29/3/2016), menanggapi kewenangan lembaga MRP Provinsi Papua Barat (MRP-PB) periode 2011-2016 yang akan segera berakhir tanggal 12 April mendatang.

“Kami di DPR tidak punya kewenangan tersebut. Kami mayoritas yang berjumlah 45 orang ini lahir dari partai politik. Sedangkan 11 orang teman-teman kami itu dari jalur pengangkatan,”katanya.

Soal apakah keanggotan MRP-PB diperpanjang atau tidak? Kondjol mengatakan, menjadi domain Kementerian Dalam Negeri sebagai pihak yang mengeluarkan surat keputusan.

Meski demikian, Pieters mengakui, perpanjangan keanggotaan MRP-PB pernah terjadi di Papua pada saat periodesasi yang hampir berakhir namun belum ada regulasi menyangkut pemilihan keanggotaan.

Disisi lain, Pieters mengemukakan, kevakuman yang terjadi akan menimbulkan gangguan pada pelaksanaan tahapan Pilkada gubernur dan wakil gubernur Papua Barat 2017.

“Interval waktu yang sangat terbatas, penetapan dan pengesahan Raperdasus tersebut belum bisa ditetapkan dan disahkan dalam dua pekan kedepan. Kita butuh waktu,” ujarnya.

Kondjol menambahkan, belum disahkannya regulasi tentang kelembagaan maupun tata cara pemilihaan anggota MRP-BP memaksa pemerintah daerah, DPR Papua Barat dan MRP-PB perlu mengambil langkah diskresi.

Konjdol juga menyayangkan sikap pemerintah daerah melalui Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas yang lebih mengutamakan sosialiasi percepatan penyusunan dan pembahasan naskah akademik Raperdasus tata cara pemilihan anggota MRP Papua Barat.

Dengan demikian, DPRPB mendesak segera diserahkan Raperdasi tata cara pemilihan anggota MRP-PB agar proses pembahasan dan pengesahannya melalui persidangan-persidangan dapat dipercepat.

Konjdol menambahkan, agenda pembahasan dan pengesahan raperdasus kelembangaan MRP-PB dan Raperdasi tata cara pemilihan keanggotaan MRP-PB segera ditetapkan dalam Properda tahun 2016.

Sesuai informasi yang dihimpun, dijadwalkan, Rabu (30/3/2016) hari ini, Bapperda segera membahas properda tahun 2016. “Saya berharap kepada seluruh masyarakat di Papua Barat khususnya yang mau mendaftarkan diri agar sebagai anggota MRP-BP supaya bersabar, karena situasi ini bukan disengaja tetapi benar-benar terjadi,” pungkasnya. (ALF)

Tinggalkan Balasan