Abner Djitmau.

DPRPB Terancam Batal Bahas Properda 2015

MANOKWARI, CAHAYAPAPUA.com-– Permasalahan jabatan ketua DPR Papua Barat (DPRPB) yang hingga kini belum dilantik telah menimbulkan dampak sistemik terhadap kinerja lembaga ini.

Ketua Badan Pembuat Peraturan Daerah (Bapperda), Abner Djitmau, Selasa (20/10/2015) menyatakan program peraturan daerah (Properda) Tahun 2015 terancam tidak dapat dibahas.

Kondisi ini berpeluang terjadi karena, efektivitas waktu kerja tahun 2015 yang tersisa dua bulan saja. Padahal pemerintah provinsi Papua Barat telah menyerahkan 42 usulan rancangan peraturan daerah (Raperda) kepada DPRPB.

“Jangankan dibahas. Hingga kini, 42 usulan Raperda yang diserahkan oleh gubernur itu belum juga ditetapkan menjadi Properda. Tahun kerja 2015 bisa saja tidak ada pengesahan rancangan peraturan daerah,” kata Abner.

Mandeknya kegiatan pembahasan puluhan usulan raperda itu, aku Abner bukan karena disengajakan. Melainkan, akibat belum dilantiknya ketua DPRPB. Selain Properda, Abner mengemukakan, agenda pengesahan tata tertib (tatib).

Ia menambahkan, tatib berkaitan dengan kehadiran 11 kursi yang ditetapkan melalui jalur pengangkatan termasuk kode etik DPRPB juga belum mendapat pengesahan.

Sehingga belum bisa disebut sebagai perwakilan Fraksi Otonomi Khusus. Semua agenda mendasar DPRPB ini menjadi terbengkalai akibat ketua dewan tak kunjung dilantik.

“DPR adalah, lembaga pembuat aturan dan pengawasan. Kita bahas tanpa ketua DPR akan menjadi pesoalan kecuali, keputusan membuat SPPD atau jadwal rapat-rapat yag bisa dilakukan oleh para wakil pimpinan,” paparnya.

Wakil Ketua DPRPB, Ranlye Mansawan mengatakan, 42 usulan Raperda dari pemerintah provinsi hingga kini belum ditetapkan menjadi Properda.

“DPR Papua Barat baru membahas dan segera mengesahakan rancangan peraturan daerah provinsi (Raperdasi) kedudukan, protokoler, dan keuangan DPRPB melalui inisiatif dewan,” kata Ranley. |RASYID FATAHUDDIN|BUSTAM