Ketua KPU PB Amus Atkana menyerahkan SK penetapan DPS pada KPU Kabupaten Manokwari, Kamis (03/11).
Ketua KPU PB Amus Atkana menyerahkan SK penetapan DPS pada KPU Kabupaten Manokwari, Kamis (03/11).

DPS Pilgub Papua Barat 727.232 Jiwa

MANOKWARI, Cahayapapua.com— Daftar Pemilih Sementara (DPS) pemilihan gubernur dan wakil gubernur (Pilgub) Papua Barat (PB) resmi ditetapkan yaitu 727.232 pemilih.

KPU Papua Barat menetapkan DPS tersebut dalam Surat Keputusan (SK) KPU Nomor : 95/Kpts KPU.Prov – 032/XI/Tahun 2016 usai menggelar rapat pleno rekapitulasi dan penetapan DPS sejak 2 hingga 3 November di Swiss-bell.

Jumlah tersebut diperoleh dari 12 kabupaten dan 1 kota yang ada di PB. Dari jumlah tersebut terdapat 378 497 pemilih laki – laki, 348735 pemilih prempuan dari 218 distrik atau kecamatan.

“Proses ini adalah tahapan nasional dengan merujuk pada Undang – Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan merujuk pada  pasal 57 sampai dengan pasal 61 yang mengatur tentang tahapan, parogram dan jadwal. Serta Peraturan KPU nomor 8 tahun 2016 tentang tata cara pemuktahiran dada pemilih. Yang mana proses penetapan DPS ini berlangsung dua hari (2 sampai 3 November 2016). tanggal ini juga berlaku di tujuh Provinsi lainnya yang juga menggelar Pilgub,” jelas Amus usai kegiatan.

Lebih jauh dijelaskannya, bahwa data ini diperoleh dari Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilu terakhir dan dari jumlah usia memilih yang belum terdata pada DPT pemilu sebelumnya.

“Jadi DPS ini bisa saja berubah dan bisa saja naik, dan bisa saja turun. Karena itu kami menhimbau masyarakat untuk memanfaatkan waktu satu bulan ini, sebelum pada tahapan Penetapan DPT untuk mendatangi Disdukcapil melakukan perekaman EKTP,”tuturnya.

Perubahan yang dimaksud, sebut dia, diantaranya, jikalau ada seseorang yang belum juga memiliki E- KTP hingga batas waktu sementara yang bersangkutan telah terdata dalam DPS. Namun karena belum memiliki E- KTP maka yang bersangkutan tidak akan terdata pada DPT. Bukan hanya itu, misalkan karean seseorang meninggal tentu daranya berubah. Selain itu, jikalau dari DPS tersebut ternyata banyak yang melakukan perekaman E- KTP maka dengan otomatis terkaver pada DPT.

Diharapkan hasil dari penetapan ini, pemerintah dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) yang ada pada Kabupaten/Kota, agar segera menindaklanjuti data yang telah diserahakan KPU tersebut. “Masyarakat juga demikian, agar mendatangi Disdukcapil untuk melakukan perekaman E-KTP,”serunya.

Menurut Atkana, jikalau sampai pada waktu penetapan DPT ditingkat kabupaten/kota, maka jumlah yang terdapat pada data yang telah diserahkan ke Disdukacapil akan menagalaimi perubahan. Karena itu kata dia, bahwa data ini bisa naik atau turun. Untuk itu diingatkannya, bahwa hal tersebut tergantung kesadaran masyarakat dan pemerintah memaksimalkan perekaman EKTP.

“Tugas kami bukan melakukan perekaman tapi KPU sebagai penyelenggara berkewajiban melakulam pendataan. Pendataannya sudah kami lakukan dan datanyaya sudah kita serahkan ke Pemerintah (Diadukcapil), “sambungnya.

Meski demikian kata dia, pada prinsipnya sebgaimana yang telah dilaporkan kepada Pemerintah hingga Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) bahwa semangat perekaman E-KTP ini dalam konteks Pemilihan Umum harus didukung semaksimal-mungkin. Untuk itu, paparnya lagi, KPU mengundang elemen terkait. Baik Pemerintah maupun Kepolisian  untuk hadir dan melihat DPS ini. “Semua pihak harus mengetahui proses ini, jumlah DPS hingga jumlah DPT nantinya,” tuturnya.

Tahapan selanjutnya dijelaskan berdasarkan ketentuan perundang-undangan bahwa DPS tersebut akan dikembalikan pada KPU Kabupaten/Kota dan kemudian oleh KPU Kabupaten/Kota menyerahkan ke Panitia Pemilihan Distrik (PPD) hingga pada Panitia Pemungutan Suara (PPS).

“Selanjutnya DPS ini ditempel di tempat – tempat umum, tujuannya untuk mendapatkan tanggapan atau masukan dari masyarakat, Panwas atau pihak – pihak yang membutuhkan,” imbuhnya.

“Kami mengajak semua pihak agar proaktif melihat dan mencari tau, apakah DPS yang sudah ditempel itu sudah sesui atau tidak, dan supaya jelas lebih awal. Sehingga pada hari pencoblosan tidak menjadi bumerang dan menjadi soal di setiap TPS,” ucapnnya.

Dipastikan, proses penetapan DPT pada tingkat Kabupaten/Kota dimulai 29 November hingga 1 Desember 2016. Selanjutnya pada 6 Desember KPU PB kembali menggelar pleno penetapan DPT. “Sekali lagi, karena kita hanya memiliki waktu satu bulan untuk ini, mari kita manfaatkan sebaik mungkin,” ajaknya.

Terakhir dia mengimbau seluruh masyarakat yang merasa belum memiliki EKTP, sekiranya dapat mendatangi Disdukcapil untuk melakukan pencoblosan dengan baik dan lancar pada 2017 mendatang.

Gelaran pleno dihari ke- 2 ini, dihadiri 12 Kabupaten dan 1 Kota tersebut yang diikuti (Paslon)  nomor urut 3 yakni Stefanus Malak – Ali Hindom (MADOM). Sementara Paslon Dominggus Mandacan – Mohamad Lakotani (DOAMU) dan Irene Manibuy – Abdullah Manaray (IMAN) diwakili tim suksesnya masing – masing. Rapat pleno yang juga dihadiri Badan Pengawas Pemilu (Bawslu) dan perwakilan Polda Papua Barat. (TNJ)

Tinggalkan Balasan