Wakil Bupati Mansel, Wempi Welly Rengkung.

Draf KUA/PPAS Pemkab Mansel masih digodok

RANSIKI, Cahayapapua.com— Saat ini Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan melalui tim anggaran masih menyelesaikan draf Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Perubahan 2017.

Wakil Bupati Mansel, Wempi Welly Rengkung yang ditemui mengungkapkan, dari 26 SKPD, 6 bagian dan 6 distrik di Mansel, dalam APBD-P nanti, semua mengalami perubahan anggaran.

“Ada yang ditambah, ada yang dikurangi. Nanti kronologis akan dituangkan dalam KUA/PPAS dan ada catatan (nota keuangan) Bupati Manokwari Selatan pada saat sidang nanti. Sebagai penjelasan,” jelas Wempi, kemarin. Sesuai rencana, sidang APBD-P dijadwalkan awal Oktober mendatang.

Kata Wempi, setiap SKPD dipastikan akan mengalami perubahan anggaran. Bagi SKPD yang mengalami pengurangan, akibat pekerjaan tidak dapat diselesaikan. Faktor yang mempengaharui kegiatan, akibat perubahan aturan  atau hambatan lain.

Yang pasti, kata Wempi, dalam APBD-P masih ada penyelesaian jalan-jalan lingkungan di sekitar Kabupaten Mansel. Juga ada perhatian untuk bantuan keagamaan kepada gereja, masjid maupun sarana ibadah lainnya.

Dalam APBD-P Wempi memastikan juga akan ada penambahan anggaran, tetapi jumlahnya tidak banyak. Karena pemerintah daerah hanya menerima hasil kurang bayar dari pemerintah pusat, perimbangan, bagi hasil maupun bagi hasil provinsi, berupa migas, juga PPN/PPH, serta pungutan yang diambil provinsi dari pusat yang menjadi bagian kabupaten/kota.

Terkait besaran Dana Bagi Hasil (DBH), lanjut Wempi, masih sedang diteliti lebih lengkap sumber pendapatannya. Karena nilai penerimaan, ada yang bertambah, dan ada juga yang berkurang.

“Seperti Otsus kita mengalami pengurangan 0,028 % atau sekitar Rp 3 miliar 4 ratusan. Berkurang jadi harus kita tutupi lagi. Karena rencana kegiatan SKPD tidak mungkin kita kurangi. Kecuali pekerjaan yang tidak mencapai. Disisi lain, ada beberapa SKPD yang vital, seperti Dinas Kesehatan, PU, Pendidikan, Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, perlu kita lihat lagi. Apa yang diperlukan, sehingga yang mungkin bisa diselesaikan per 31 Desember, dalam artian secara administrasi dan fisik. Itu yang kita utamakan,” ungkap Wempi.

Menyoal serapan APBD 2017, dijelaskan Wempi, sesuai hasil evaluasi dengan seluruh SKPD, para pimpinan SKPD memastikan akan menyelesaikan seluruh kegiatan dengan baik, termasuk perubahan yang akan datang.

“Kepada semua pimpinan SKPD bupati sudah instruksikan agar tidak ada lagi yang melakukan luncuran. Harus dilakukan pengawasan administrasi, harus turun ke lapangan. Sehingga dapat diketahui seluruh pekerjaan yang ada,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan kepada seluruh SKPD, agar diakhir Desember nanti, berapa pun sisa anggaran harus disetor ke kas daerah. Tak boleh lagi ada penyetoran ditahun 2018. “Ini agar memudahkan dalam pertanggungjawaban kepada daerah di tahun 2018,” tuntas Wempi. (bm)

Leave a Reply

%d bloggers like this: