Ketua DPR Papua Barat, Pieters Kondjol

Draf Perdasus – Perdasi MRPPB Belum juga Diserahkan ke DPRPB

MANOKWARI, Cahayapapua.com— Ketua DPR Papua Barat Pieters Kondjol mengaku hingga saat ini pihaknya belum menerima draf Perdasus keanggotaan dan Perdasi tata cara pemilihan anggota MRP Papua periode 2016-2021.

“Kami berharap dalam waktu yang tidak terlalu lama eksekutif bisa menyerahkan draft tersebut kepada kami untuk dibahas dan ditetapkan,” ujar Pisters di kantor DPR Papua Barat usai menerima puluhan warga Suku Doreri yang menyampaikan aspirasi soal keterwakilan mereka di MRP-PB periode 2016-2021, Jumat (1/4/2016).

Draf Perdasus MRP-PB dianggap penting karena merupakan syarat keberadaan MRP-PB periode 2016-2021, sementara draf Perdasi merupakan aturan untuk merekrut calon anggota MRP-PB.

Dua draf tersebut belum juga diserahkan kepada DPR Papua Barat padahal masa jabatan nggota MRP Papua Barat periode 2011-2016 akan berakhir pada 12 April mendatang atau tinggal 10 hari lagi.

Tokoh masyarakat Doreri Bons Rumbruren mengatakan, pihaknya sadar bahwa saat ini MRP-PB berada dalam ketidakpastian, meski begitu ia mendorong masyarakat untuk menyerahkan penyelesaian masalah tersebut kepada pemerintah.

“Kalau misalnya tanggal 12 April ada surat sakti dari Presiden melalui Mendagri agar memberhentikan atau memperpanjang jabatan MRP-PB saat ini, saya minta masyarakat menerimanya,” dia mengimbau.

Secara terpisah Kepala Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas Provinsi Papua Barat, Alberth Nakoh mengatakan, rancangan peraturan daerah khusus (Raperdasus) kelembagaan Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat (MRP-PB) akan diserahkan ke DPRPB secepatnya.

“Kami sudah buat. Hari ini (kemarin) sudah diambil dari Kementerian Dalam Negeri sehingga segera dibawa kembali ke daerah. Hari senin atau Rabu pekan depan sudah diserahkan ke DPR,” kata Alerth Nakoh, Jumat (1/4/2016).

Kata Nakoh, penyusunan rancangan regulasi tersebut melibatkan sejumlah pihak, beberapa diantarnaya berasal dari kalangan akademisi. Meski demikian pelibatan mereka bukan mewakili institusinya.

Menurutnya, raperdasus maupun raperdasi telah disusun bersamaan dengan naskah akademik. Berdasarkan masukan-masuk kosntruktif (membangun).

Dari hasil sosialisasi di beberapa daerah terkait rancangan regulasi tersebut. “Kita tinggal tunggu waktu sidang di DPR Papua Barat. Informasinya mereka siap untuk membahasnya,” ujar Nakoh.

Dua rancangan peraturan daerah yang sedang disusun, ini sebagai pijakan bagi MRP-PB. Sebab proses perekrutan hingga pelantikan MRP-PB periode sebelumnya masih mengacu pada Perdasus nomor 4 tahun 2010 yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi Papua.

Nakoh mengungkapkan, rancangan peraturan tersebut sempat diserahkan ke DPRPB beberapa waktu lalu. Meski demikian, ditarik kembali karena, adanya perbaikan.

Saat ditanya soal perbaikan seperti apa?, ia enggan membeberkannya, dengan alasan masih menunggu hasil konsultasi dari Jakarta. Sehingga akan lebih tepat dipublikasikan.

“Kita tarik kembali karena harus diperbaiki lagi. Juga ada kekawatiran dari pemerintah kalau langsung dibahas dan disosialisasikan tanpa adanya perbaikan justru memicu keributan di tengah-tengah masyarakat,” ujarnya lagi.

Nakoh menegaskan, proses ini bukan upaya Kesbangpol untuk sengaja menutup-nutupi proses penyusunan rancangan regulasi maupun proses pencalonan anggota MRP-PB.

“Kita junjung proses ini transparan dan akuntabel,” akunya didamping Sekretaris Kesbangpol-Linmas, Zaman.

Nakoh menambahkan, soal keterlambatan proses penyusunan rancangan regulasi ini lebih disebabkan oleh kondisi di daerah serta dinamika politik yang berkembang, sehingga tidak benar ada kesengajaan yang dilakukan.

“Proses rekrutmen ini terlambat sehingga tidak bisa saling menyalahkan. Bukan kita saja yang mengalami keterlambatan. Tetapi di Provinsi Papua juga terjadi hal yang sama,” pungkasnya. (MAR/ALF)

Tinggalkan Balasan