Kabag Hukum Sekretariat DPRD Kabupaten Teluk Wondama, Amirudin.

Dua Kali Dicatat dalam Lembaran Daerah, Penyebab 21 Perda Wondama Dibatalkan

WASIOR, Cahayapapua.com— Sebanyak 21 peraturan daerah (Perda) Kabupaten Teluk dicabut atau dibatalkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Amirudin membenarkan hal itu.

Namun menurut Amirudin, penyebab dibatalkan bukan  karena muatan atau isi dari Perda-perda bersangkutan tetapi karena ada kesalahan pencatatan dalam lembaran daerah.

Ditemui di ruang kerjanya, Selasa (9/8/2016), Amirudin menjelaskan, ke-21 Perda itu dua kali dicatat dalam lembaran daerah yakni pada lembaran daerah tahun 2011 dan 2013.

“Semua Perda itu tentang retribusi dan pajak (daerah). Jadi kita sebenarnya tidak ada masalah teknis menyangkut isi dari Perda itu. Hanya karena terjadi dua kali pencatatan dalam lembaran daerah yaitu pada 2011 dan 2013, itu saja,” kata Amirudin.

Perda-perda itu, kata dia, ditetapkan oleh DPRD pada 2010 setelah Wondama dilanda bencana banjir bandang. Produk hukum  itu langsung dicatat dalam lembaran daerah tahun 2011 meski saat itu hasil evaluasinya belum turun dari provinsi maupun pusat.

“Mungkin karena saat itu kondisi daerah belum stabil karena habis bencana,” ujar dia. Kemudian setelah hasil evaluasi dari Kemendagri turun pada 2013, Perda-perda itu kembali dicatat dalam lembaran daerah tahun 2013.

“Jadi ada dua kali pencatatan dalam lembaran daerah untuk perda yang sama,” ucap mantan Kabag Hukum Sekretariat DPRD Wondama ini.

Terkait kekeliruan tersebut, pihaknya telah mengajukan surat ke Provinsi Papua Barat untuk menghapus Perda yang tercatat dalam lembaran daerah tahun 2011.

“ Menurut (informasi) dari Biro Hukum Provinsi itu sudah dicabut, jadi kita berjalan dengan Perda yang 2013,” pungkas Amirudin. (BRV)

Tinggalkan Balasan