Kantor Bupati Manokwari

Dua ‘PR’ Ini Perlu Diperhatikan Pemda Manokwari

MANOKWARI, Cahayapapua.com—- Pemerintah Kabupaten Manokwari memiliki dua pekerjaan rumah yang perlu diperbaiki, dan ini sebagai tindaklanjuti terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) oleh BPK.

Dua poin penting tersebut yakni permasalahan  Aset dan juga Surat Pertanggung Jawaban (SPJ). Pasalnya  banyak SKPD yang tak mengembalikan sisa Uang Persediaan (UP) tahun anggaran 2015.

Kepala Inspektorat Kabupaten Manokwari, Simon Sesa mengatakan, sejauh ini masih terdapat beberapa SKPD  yang belum menyerahkan sisa UP tahun 2015, padahal pengembalian UP penting untuk mendongkrak raihan Opini Pemda Manokwari dari WDP menjadi  WTP.

“Masih ada SKPD yang belum serahkan sisa UP 2015, ini wajib jika inginkan dari WDP menjadi WTP tidak boleh ada sisa kas di bendahara di akhir tahun anggaran. Dan juga aset, karena dari temuan BPK masih ada aset-aset yang belum diakui kebenarannya,” tegasnya, baru-baru ini.

Ia juga menyebut, opini yang dikeluarkan oleh BPK untuk LKPJ Kabupaten Manokwari tahun 2015 hanya tujuh SKPD yang telah mengembalikan UP, setelah menjadi temuan BPK Provinsi Papua Barat.

“Hanya 7 SKPD yang sudah kembalikan UP, setelah ada temuan dari BPK. Kita harus berjalan sesuai dengan aturan jika menginginkan opini kita lebih baik dari opini tahun lalu ,”jelasnya.

Mengingat Pemda Manokwari hanya punya waktu kurang lebih enam untuk memperbaikinya. Sedangkan terkait masalah aset, Simon menyebut, saat ini Pemda Manokwari telah membentuk Tim Inventarisasi Aset yang dipusatkan di kantor Inspektorat Kabupaten Manokwari.

Ia beharap dengan terbentuknya tim tersebut, maka persoalan aset yang selama ini masih menjadi musuh besar Pemda Manokwari dalam capaian Opini BPK bisa teratasi dan diatasi dengan baik. (ACS)

Tinggalkan Balasan