Komisi Pemilihan Umum

Dualisme Golkar dan PPP Jelang Pilkada, Begini Sikap KPU Papua Barat

MANOKWARI,  CAHAYAPAPUA.com  —-  Komisi Pemilihan Umum Papua Barat menyatakan akan menerima kepenggurusan Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (yang saat ini terbelah menjadi 2 kubu karena didera konflik internal) jika kubu yang berkonflik mampu menunjukkan bukti Surat Keputusan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pernyataan ini dikeluarkan KPU Papua Barat menyikapi kisruh kepemimpinan DPP Partai Golkar dan PPP ditengah makin dekatnya tahapan Pemilihan Kepala Daerah secara serentak pada 9 kabupaten di Papua Barat.

Ketua KPU Papua Barat Amos Atkana tidak menampik bahwa kisruh kepemimpinan partai Golkar dan PPP ditingkat pusat akan berpengaruh terhadap rekomendasi kepala daerah kabupaten/kota maupun provinsi.

“KPU Papua Barat akan mengakomodir rekomendasi partai politik yang kepengurusannya terdaftar dan mendapat pengesahan Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia,” tegas Amos belum lama ini.

Amos mengatakan untuk mendapat SK yang sah dari Golkar dan PPP, pihaknya akan menyurati KPU RI untuk mengirimnya. Ini menurutnya dilakukan untuk mempermudah verifikasi administrasi oleh KPU.

Secara terpisah Ketua Harian DPD Partai Golkar Papua Barat Origenes Nauw mengklaim keabsahan kepengurusan partai Golkar mengacu pada Musyawarah Nasional Partai Golkar Riau tahun 2009 dibawah kepemimpinan Aburizal Bakrie.

Kepengurusan DPP Golkar hasil Riau, lanjut Ori Nauw, panggilan akrab Origenes Nauw, akan berakhir pada Desember 2015 mendatang. “Maka, mereka (DPD kabupaten) berhak untuk memproses dan memberikan rekomendasi kepada pasangan bakal calon kepala daerah. Ini logika hukum,” ujar Ori Nauw.

Ori Nauw mengakui bahwa konflik DPP Golkar berpengaruh terhadap kepengurusan di tingkat daerah. Kendati demikian, ia meminta agar kader Golkar di Provinsi Papua Barat tetap menjaga kebersamaan dalam menyukseskan pelaksanaan Pilkada di daerah ini.

Sementara itu Plt Sekretaris DPD Golkar Papua Barat Viktor May menyatakan, penjaringan bakal calon kepala daerah kabupaten/kota di Papua Barat oleh DPD Golkar versi ARB merupakan langkah yang ilegal. |RASYID /RIZALDY