Logo PKP Indonesia

Dualisme PKPI, Kader Diminta Mengacu SK Menkumham

MANOKWARI, CAHAYAPAPUA.com – Polemik didalam internal partai PKPI di pusat mengakibatkan tiga wilayah mendapat kebijakan sepihak oleh Dewan Pimpinan Nasional dibawah kepemimpinan Isran Noor.

Tiga wilayah tersebut yakni Sulawesi Selatan, Sumatra Utara dan Papua Barat. Hal itu mengundang reaksi dari Dewan Pimpinan Daerah PKPI seluruh Indonesia yang simpatik terhadap tiga daerah yang pengurusnya di bekukan SK oleh Ketua DPN.

Ketua DPP PKPI Papua Barat Xaverius Kameubun yang dihubungi media ini via telepon kemarin mengatakan, reaksi yang dilakukan seluruh DPP PKPI se Indonesia ini mendorong agar diangkatnya pejabat sementara PKPI Pusat untuk menggantikan Isran Noor.

Sesuai surat keputusan Menteri Hukum dan HAM yang dikeluarkan (26/7/2016) lalu mengakui kepengurusan PKPI di bawah pimpinan Aris Sudarno sebagai Pjs agar menyiapkan Konfrensi Luar Biasa (KLB) di tingkat pusat dalam waktu dekat.

Kameubun juga menjelaskan penunjukan Pjs ini berdasarkan kesepakatan seluruh DPP yang menyatakan mosi tidak percaya terhadap kepengurusan Isran Noor. Mereka berkumpul di Jakarta (26/7/2016) lalu bersepakat untuk mengangkat Pjs guna menyiapkan KLB.

Sementara ditingkat daerah dia mengklaim, terdapat 7 kabupaten yang tetap konsisten mendukung dirinya memimpin Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PKPI Papua Barat.

“Terdapat 7 daerah yang sejauh ini sudah kita konsolidasi, hanya sekitar tiga daerah yakni Kabupaten Manokwari, Teluk Bintuni dan Fakfak dan beberapa daerah yang belum sempat kita lakukan konsolidasi,” kata Kameubun.

Xaverius Kameubun diangkat menjadi pelaksana tugas DPD PKPI Papua Barat sejak 2015 sekitar 8 bulan. Dirinya terpilih dalam Musda dan SK kepengurusanya ditanda tangani oleh Isran Noor saat itu,  namun di anggap sepihak karena Isran Noor menerbitkan kembali SK yang mengangkat Jhon Pangeti menggantikan Xaverius.

“Saya tidak pernah melakukan hal hal di luar anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai yang berakibat fatal, namun kenapa Ketua DPN lalu menerbitkan SK pergantian pengurus.

Dilain sisi hal-hal yang berkaitan dengan proses administrasi pengangkatan Jhon Pangeti tidak sepengetahuan Sekjen PKPI. Ironisnya Isran Noor juga secara sepihak memecat sekjen,” jelasnya.

Menurutnya, semua polemik sudah berakhir dimana sudah ditunjuk PJS BPN PKPI yang di perkuat oleh SK Menkumham. Ia meminta pengurus daerah untuk tidak lagi mempersoalkan polemik ini, sambil menunggu dilakukan KLB di tingkat pusat. (MAR)

Tinggalkan Balasan