Duta Besar Inggris Moazzam Malik

Dubes Inggris berkunjung ke Papua ditengah gejolak Timika

MANOKWARI, Cahayapapua.com— Duta Besar Inggris untuk Indonesia Moazzam Malik, membicarakan sejumlah isu ketika bertemu perwakilan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam kunjungannya ke Manokwari, ibukota Papua Barat, Kamis, (16/11). Kunjungan Dubes Inggris ini berlangsung ditengah gejolak di Timika, Papua.

Dalam pertemuan yang berlangsung lebih dari satu jam di sebuah cafe di Amban, Moazzam mempertanyakan perkembangan isu politik, pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya dan kemasyarakatan yang terjadi di Papua Barat dalam satu terakhir kepada perwakilan LSM.

Perwakilan LSM yang ditemui Moazzam adalah Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari dan tokoh masyarakat seperti Agus Sumule, W. A. Ramar dan Wempi Kambu.

Yan Christian Warinussy, Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari, menerangkan sejak Papua Barat terbentuk pertumbuhan ekonomi cukup cepat, namun pada saat yang sama masyarakat asli Papua di provinsi ini tidak memperoleh ruang, kesempatan dan pemenuhan hak-hak dasarnya secara baik.

Pelayanan kesehatan misalnya, menurut Warinussy, berbeda dengan Provinsi Papua yang sama-sama berlaku kebijakan Otonomi Khusus. Di Provinsi Papua menurutnya layanan kesehatan diberikan gratis di seluruh kabupaten, termasuk biaya rujukan ke luar Papua. Hal tersebut menurutnya berbeda dengan Papua Barat.

“Di Manokwari khususnya, ketika seorang pasien Orang Asli Papua (OAP) datang ke RSUD, dia harus mengeluarkan biaya untuk membayar infus, obat, ruang perawatan hingga tenaga dokter dan segenap bentuk tindakan medis yang terjadi sejak dari ruang instalasi gawat darurat (IGD) sampai di keluar dari rumah sakit,” kata Warinussy dalam siaran persnya.

Soal kesehatan, di Papua Barat, seperti disampaikan LP3BH kepada Moazzam juga belum memiliki Rumah Sakit (RS) tipe A dengan layanan kesehatan yang berkualitas.

Selain itu itu tim LP3BH juga menyampaikan soal meningkatnya angka kekerasan dalam rumah tangga (KDRT/domestic violance) di Papua Barat yang dipicu oleh faktor ekonomi.

Kasus KDRT tersebut menurut LP3BH berbentuk penganiayaan, pencabulan, kekerasan seksual dan pemerkosaan yang sebagian besar dipicu minuman keras, Narkoba dan lem aibon/fox. Penyebabnya karena daerah ini belum memiliki regulasi yang cukup baik untuk mengatur masalah-masalah tersebut.

Penanganan terhadap korban KDRT di daerah ini menurut LP3BH juga belum maksimal karena di daerah ini belum memiliki Rumah aman (Shelter House) bagi para korban dugaan pelanggaran KDRT.

Menurut Warinussy, dalam pertemuan itu Moazzam juga tertarik membicarakan dialog sektoral yang dibicarakan oleh sejumlah tokoh Papua dalam pertemuan dengan Presiden Joko Widodo di Jakarta pada Agustus 2017 lalu.

Warinussy yang ikut dalam pertemuan dengan Presiden Joko Widodo lalu menyampaikan bahwa dalam pertemuan dengan Presiden Joko Widodo telah ditunjuk tiga orang yang bertanggungjawab yaitu Pater Neles Tebay, Menkumham Wiranto dan Teten Masduki.

Namun menurut Warinussy, nampaknya koordinasi diantara ketiga orang tokoh dialog Papua-Jakarta tersebut belum berjalan maksimal, bahkan diduga komunikasi mereka dengan Presiden Jokowi tidak berjalan baik.

“Sehingga tujuan utama untuk membantu pemerintah dalam mendorong upaya damai dalam menyelesaikan konflik dan kekerasan di tanah Papua pasca pertemuan Agustus lalu hingga kini belum nampak tindak-lanjutnya yang diharapkan.”

Menurut Warinussy, dalam pertemuan, Moazzam menyatakan memberi perhatian penuh dan berkomitmen akan membantu menyampaikan hal tersebut kepada Presiden Jokowi.

Warinussy juga mengatakan Dubes Moazzam mendukung digunakannya pendekatan dialogis dalam menyelesaikan berbagai masalah yang terjadi di Papua dan Papua Barat, termasuk konflik-konflik yang berujung kekerasan seperti halnya di Tembagapura, Mimika, Papua. (cr-80)

 

Leave a Reply

%d bloggers like this: