Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni, AKP Alexander Putra.

Dugaan korupsi DKP Bintuni dilimpahkan ke Kejari

BINTUNI, Cahayapapua.com— Polres Teluk Bintuni telah melimpahkan kasus dugaan korupsi Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Teluk Bintuni dengan tersangka NH ke Kejaksaan Negeri Manokwari, Senin (29/1).

Kapolres, AKBP Andriano Ananta melalui Kasat Reskrim, AKP Alexander Putra, mengatakan pihaknya telah melakukan tahap dua yakni menyerahkan tersangka NH bersama batang bukti ke Kejaksaan Negeri Manokwari.

“Sudah kita kirim tadi pagi (Senin, red), tadi malam kita sudah siapkan tiket pesawat, karena terkait kondisi yang bersangkutan sedang sakit,” kata Alexander di ruang kerjanya.

Menurut Putra, keterlambatan penyerahan kasus ini ke Kejari, bukan ada kepentingan lain, namun karena tersangka sakit.

“Kemarin malam kita juga arahkan yang bersangkutan ke rumah sakit untuk cek up, dan saya juga berkoordinasi dengan dokter, tadi malam, dokter bilang cuma darah tinggi bisa dibawa,” ujarnya.

Menurut Kasat, menggunakan jalur udara merupakan langkah mengantisipasi hal -hal yang tidak diinginkan, jika menggunakan jalur darat yang memakan waktu cukup lama diperjalanan, dengan kondisi tersangka punya penyakit jantung.

Diberitakan sebelumnya, Polres Teluk Bintuni siap melimpahkan kasus dugaan korupsi di Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Teluk Bintuni, anggaran tahun 2013 hingga 2015 kepada Kejaksaan Negeri Manokwari.

Pada jumpa pers Rabu (17/1) Kapolres, AKBP Andriano Ananta S.I.K, mengatakan,  berkas perkara dugaan kasus korupsi penyelewengan dana retribusi DKP dengan tersangka NH (mantan kepala dinas DKP) telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan sejak Desember tahun 2017 dan dalam waktu dekat akan segera dilakukan tahap dua yakni penyerahan barang bukti dan tersangka.

“Untuk P. 21 sudah keluar bulan Desember, tidak dilakukan penahanan terhadap tersangka karena berdasarkan kewenangan penuh penyidik mempertimbangkan, tersangka tidak dikhawatirkan menghilangkan barang bukti, melarikan diri atau mengulangi perbuatannya kembali, kemudian satu kondisi yang bersangkutan sedang sakit selama penyidikan ini,  sehingga dari sisi kemanusiaan kami tidak menahan yang bersangkutan,  namun proses hukum tetap jalan” kata Kapolres.

Dijelaskan,  dari hasil penyidikan tim penyidik sudah meminta keterangan sebanyak 12 orang saksi, dan barang bukti yang diamankan yakni kwitansi pembayaran dari PT Hardo indo Perkasa ke DKP, dokumen bukti pengeluaran kas PT Hardo Indo perkasa, satu lembar kartu piutang PT Harda, 7 lembar fotocopi kwitansi DKP, satu lembar fotocopi SK pengangkatan CPNS, satu bundel bukti pembayaran retribusi hasil laut 2014-2015, foto copy buku kas umum bendara DKP, 181 lembar uang pecahan 100 ribu, satu lembar uang pecahan 20 ribu,  1 lembar uang pecahan 2 ribu,  dan 1 lembar uang pecahan seribu.

Andriano mengatakan dari hasil audit Badan Pemrriksa Keuangan (BPK), tidak ada aliran dana ke oknum -oknum yang lain. Dana tersebut diselewengkan digunakan oleh tersangka NH untuk keperluan pribadinya.

“Tersangka NH menyalahgunakan dana hasil penarikan retribusi DKP dari perusahaan udang dan ikan, digunakan untuk keperluan pribadi dengan kerugian negara mencapai Rp. 410 juta,” ujarnya.

Atas tindakan ini Tersangka dikenakan sanksi pasal 2 ayat 1 uu No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai mana telah diganti UU No 20 tahun 2001, dengan dikenakan sanksi pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun, atau paling lama 20 tahun denda paling sedikit 200 juta paling banyak 4 milyar. (art)

Leave a Reply

%d bloggers like this: