(Atas) Kantor Dinas Perumahan (Disperum) Papua Barat yang berstatus pinjam pakai, diberi garis polisi pasca terbakar, Minggu pagi, (3/9). Dugaan korupsi pengadaan lahan kantor Disperum memasuki babak baru.

Dugaan korupsi pengadaan lahan Disperum masuk babak baru

MANOKWARI, Cahayapapua.com— Dugaan tindak pidana korupsi pengadaan lahan di Dinas Perumahan (Disperum) Papua Barat, kini masuk babak baru. Lahan kantor Disperum beralamat di kompleks perkantoran gubernur, Arfai. 

Pasalnya Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Papua Barat, telah meningkatkan status kasus ini, dari lidik tertutup ke tahap penyelidikan.

Kapolda Papua Barat, Brigjen Pol Rudolf Alberth Rodja melalui Direskrimsus, Kombes Pol Parlindungan Silitonga mengatakan, dalam kasus ini, penyidik telah melakukan gelar perkara dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Papua Barat.

“Kasus pengadaan lahan yang (Penyidik Ditreskrimsus, red) kita tangani saat ini, sudah ditingkatkan ke tahap penyelidikan,” ungkap Silitonga, Senin (4/9).

Dia menjelaskan, Polda Papua Barat saat ini, tengah menangani tiga dugaan korupsi di Disperum. Diantaranya, pengadaan lahan, pembangunan kantor dinas dan perjalanan dinas. Namun, lanjutnya, pengusutan dua lainya,dilimpahkan ke Polres Manokwari.

Silitonga kemudian menjelaskan, saat ini pihaknya masih menunggu keterangan ahli apresial terkait harga Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) serta beberapa poin tambahan.

“Yang jelas, proses penyelidikan tetap berlanjut, meskipun sedikit menyita waktu, karena pihak BPKP terlebih dulu harus memastikan besar kerugian negara,” katanya.

Dia mengakui pengusutan dugaan korupsi ini, dimulai akhir 2016 silam dan dugaan kerugian negara dari hasil perhitungan awal mencapai Rp 4 miliar lebih.

“Ada beberapa item kegiatan yang diperiksa, salah satunya, honor panitia pelaksana, yang ditaksir sekitar Rp 11 juta lebih,” beber dia.

Lebih jauh dijelaskan, pihaknya telah mengambil sejumlah keterangan saksi. Meski demikian, guna kepentingan penyelidikan, ia enggan membeberkan identitas sejumlah saksi tersebut. “Saksi yang kita periksa sudah lebih dari sepuluh orang, bahkan besok (hari ini), masih ada agenda pemeriksaan saksi lagi,” sebutnya.

Saat disinggung ihwal pengaruh kebakaran yang melenyapkan sebagian dokumen penting akibat terbakarnya gedung kantor Disperum, Silitonga meyakini, tak akan berpengaruh terhadap penyelidikan kasus ini. “Tidak ada pengaruh itu, kita sudah menyita berkas-berkasnya, jauh sebelum itu,” pungkas Silitonga.

Diketahui, pengadaan lahan milik Disperum, diproses oleh internal dinas tersebut melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (Dipa) dinas, dengan membentuk tim yang juga dari dinas tersebut yakni bidang Rumah Subsidi Rakyat.

Untuk diketahui saat ini Disperum Papua Barat menempati Gedung Dewan Kesenian (sebelumnya disebut kantor Dinas Kebudayaan) Papua Barat, di kompleks kantor gubernur, Arfai, yang terbakar pada Minggu, (3/9) lalu. (mar)

Tinggalkan Balasan