Ilustrasi. Int

Dugaan Pelanggaran Pilkada di Bintuni dan Nasib Laporannya

TELUK BINTUNI, CAHAYAPAPUA.com— Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Teluk Bintuni mencatat sejumlah dugaan pelanggaran Pilkada sebelum dan sesudah pemungutan suara di daerah tersebut.

Divisi Hukum Panwaslu Teluk Bintuni Yosep Lendo menyatakan dugaan pelanggaran tersebut diketahui Panwaslu berdasar laporan warga.

Namun dari sekian banyak laporan itu, sebagian besar gagal ditindaklanjuti karena alasan kadaluarsa, saksi maupun korban yang tak memenuhi panggilan Panwaslu dan alasan tidak cukup bukti.

Berikut dugaan kasus-kasus pelanggaran yang tercatat Panwaslu dan nasib kasus tersebut;

  1. Dugaan ancaman terhadap seorang warga. Kasus ini tidak berlanjut karena pelapor maupun saksi tidak memenuhi undangan Panwaslu untuk diproses.
  2. Dugaan pelanggaran administrasi oleh KPU terkait DPT bermasalah. Kasus ini tidak memenuhi syarat formil dan materiil karena sudah lebih dari tujuh hari sehingga dinyatakan kadaluarsa
  3. Dugaan pelanggaran terkait pelaksanaan kampanye di luar jadwal. Namun setelah dilakukan pengkajian ternyata dugaan tersebut tidak ada. “Yang dilakukan adalah penjemputan massa untuk mempersiapkan pelaksanaan kampanye keesokan harinya. Dan memang tidak ada kandidat yang berorasi di tempat sesuai laporan pelapor,” ujar
  4. Dugaan penghinaan kepada seseorang. Kasus ini tidak ditindaklanjuti karena pelapornya sudah mencabut laporannya.
  5. Dugaan pelanggaraan pada saat pelaksanaan kampanye. “Diduga yang bersangkutan menghina dan melakukan provokasi,” ujarnya. Namun setelah dikaitkan dengan undang-undang tentang pemilihan gubernur/ walikota/ bupati tidak ada satu unsur yang terpenuhi karena terlapor bukan merupakan pelaksana kampanye pada saat itu. “Dia tidak berorasi, dia hanya berdiri di pinggir jalan terus menunjukan sebuah tulisan dan tulisan itu ditujukan kepada seseorang. “Padahal yang dilarang adalah memfitnah kandidat yang bersangkutan, memprovokasi terhadap masyarakat pendukung salah satu pasangan calon,” jelas
  6. Adanya dugaan pelanggaran pemilu dengan membagi-bagikan selebaran profil kandidat di rumah ibadah. Kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 4 Desember “Dalam barang buktinya tertulis kurikulum vitae calon bupati dan wakilnya. Kemudian dihalaman paling belakang tertulis, “Jangan lupa tanggal 9 coblos no. 1,” ujarnya. Namun setelah dilakukan klarifikasi, baik pelapor, terlapor maupun saksi-saksi ternyata tidak menghadiri undangan Panwas. “Tidak menghadiri undangan kami sebanyak dua kali, sehingga dianggap bahwa laporan tidak memenuhi syarat formil dan materiil,” Yosep menjelaskan.
  7. Dugaan pelanggaran terkait pendistribusian undangan. Menurutnya ada dugaan KPPS mendistribusikan undangan pemilih hanya kepada satu orang. Selain itu penerimanya juga hanya ditandatangani oleh satu orang. Jumlah undangan yang didistribusikan lengkap dengan nama penerima sebanyak 116 undnagan. Sementara yang tidak ada nama penerima sebanyak 75 undangan. Jika berdasarkan aturan, menurut Yosep undangan tersebut seharusnya dibagikan oleh KPPS langsung kepada penerima sesuai alamat dalam undangan pemilih. Dikatakan temuan tersebut terjadi di TPS 13, kampung lama. “Surat undangan untuk satu orang tersebut harus ditarik kembali dan diamankan ke KPPS. Sehingga pemilih yang bersangkutan bisa mengambil sendiri,” ujarnya memberikan solusi. |ARI MURTI

2 comments

  1. Persoalan serius dalam pilkada bintuni adalah belum beresnya DPT..banyak warga bintuni yang tdk dapat undangan, karena namanya tidak trcantum dlm dpt, pada saat yg sama banyak nama fiktif dan copas dlm dpt.Saya kira persoalan ini harus mendapat perhatian serius dari panwas ,kpu dan masyarakat bintuni untuk mengeliminir pelanggaran pilkada.trimakasih.

  2. slalu sportif ♡♡♡

Tinggalkan Balasan