Bambu yang dipasang kembali oleh warga yang menolak pelantikan Matheos Selano di kantor DPR Papua Barat kemarin. Bambu dan baliho kembali dipasang setelah dilepas oleh Djimie Idjie, ketua DPR PB periode 2004-2009.

Dukung Pelantikan Selano, Forum Peduli Partai Demokrat Datangi Kantor DPRPB

MANOKWARI, CAHAYAPAPUA.com- Belasan orang yang tergabung dalam Forum Peduli Partai Demokrat, Selasa (8/9/2015) mendatangi kantor DPR Papua Barat. Mereka mendesak pelantikan Matheus Selano sebagai ketua DPR Papua Barat (2014-2019) segera dilaksanakan.

Keharidan FPB disambut Wakil Ketua I, Roberth Manibuy dan Wakil II Ketua, Ranley Mansawan. Dalam pertemuan antara FBD dengan pimpinan DPR mereka menginginkan pelantikan itu dilakukan sesuai Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri Nomor 161.92.4632 Tahun 2015 tanggal 23 Juli 2015.

“Kami menolak segala bentuk intervensi gubernur dan wakil gubernur, MRP Provinsi Papua Barat, dan kelompok Otsus mengusulkan calon ketua DPR Papua Barat 2014-2019,” tegas Ayub Msiren saat membacakan pernyataan sikap elemen ini.

Menanggapi hal tersebut, Robert Manibuy mengaku akan menindaklanjuti aspirasi itu dengan melakukan pertemuan internal dewan. Pihaknya pun akan berkoordinasi dengan pengadilan tinggi Papua terkait proses pelantikan.

“Apa lagi dengan situasi seperti ini, jangan sampai surat Forkompimda juga masuk kepada Ketua Pengadilan sehingga beliau ragu untuk datang,” ujarnya.

Dalam keterangannya, Robert mengakui, permasalahan ketua DPRPB ini menjadi tanggungjawab semua unsur pimpinan DPRPB yang ada saat ini. “Saya harap semua pimpinan bisa hadir sehingga tidak ada yang cuci tangan dengan tanggung jawab ini,” ujarnya.

Ranley Mansawan menambahkan, persoalan ketua DPRPB telah menjadi polemik berkepanjangan, sejak bulan Oktober 2014 lalu. Sejumlah aspirasi telah diterima unsur pimpinan dewan.

Menurut Ranley, SK dari Mendagri bersifat mutlak, tidak bisa diubah dan harus dilaksanakan. Sebab, penerbitan SK itu sudah melalui telaah DPRP PB, Biro Hukum dan Kesbangpol Papua Barat.

“Persoalan ini juga ada pada internal partai demokrat sehingga, kami meminta forum ikut memberikan pendidikan politik yang baik kepada warga. Surat Forkompimda itu tidak bisa membatalkan SK Menteri. Tapi, meminta penudaan pelantikan,”tutur Ranley.

Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Manokwari, Frengky Awom menegaskan, Demokrat memberikan waktu satu minggu kepada pimpinan DPRPB. Dalam batas waktu itu, pimpinan DPRPB sudah harus menindaklanjuti pelantikan Ketua DPRPB sesuai SK Mendagri.

“Jika sampai batas waktu yang diberikan proses pelantikan tidak juga dilaksanakan, maka kader partai Demokrat yang akan menduduki kantor DPRPB,” ujarnya. |RASYID FATAHUDDIN | EDITOR : TOYIBAN

Tinggalkan Balasan