Thomas Umbu Pati

Eksekutif dan Legislatif Diminta Harmonis Lahirkan Perdasus DBH

MANOKWARI, Cahayapapua.com— Pemerintah Provinsi Papua Barat, wakil rakyat dan lembaga pemerintah terkait di daerah diminta harmonis untuk melahirkan peraturan daerah khusus (Perdasus) tentang dana bagi hasil minyak dan gas bumi (Migas).

Kepala Subdivisi Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat Direktorat Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Thomas Umbupati di Manokwari,     Selasa, mengutarakan, proses kelahiran perdasus tersebut cukup lamban di Papua Barat.

Pihaknya berharap pemerintah provinsi, Majelis Rakyat Papua (MRP) serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat bersinergi.

“Sebelumnya raperdasus pernah dibikin dan MRP sudah memberi pertimbangan namun mentok lagi di daerah. Kami pernah menyarankan agar seluruh lembaga tersebut bersinergi dan harmonis,”katanya lagi.

Sesuai undang-undang 21/2001, kata dia, pembagian dana tersebut 70 persen untuk daerah dan 30 persen untuk pemerintah pusat.

Regulasi yang dibutuhkan saat ini, ujarnya melanjutkan, terkait pembagian hasil antara provinsi, Kabupaten kota dan masyarakat adat.

“Jangan gubernur, DPR dan MRP masing-masing bicara lain supaya regulasi tersebut segera tuntas dan dikirim ke pusat. Jadi masalahnya itu di daerah bukan di pusat,” katanya menambahkan.

Dia mengutarakan, hal ini merupakan tugas berat Kementerian Dalam Negeri yang harus diselesaikan melalui penjabat gubernur.

Menurutnya, Kementerian belum membahas skema pasca berakhirnya program Otsus Papua dan Papua Barat pada tahun 2021 mendatang. Pihaknya masih fokus pada skema 70 persen dan 30 persen yang menjadi amanat undang-undang Otsus.

“Bagaimana pembagian 70 persen di daerah, itu yang sekarang harus segera diselesaikan,” pungkasnya.

Sementara itu Aliansi Mahasiswa Pemuda Papua (AMPP) mendesak Pemerintah Papua Barat segera menuntaskan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) terkait kekhususan Papua Barat sebagai daerah Otsus.

Desakan ini disampaikan Sekretaris Jenderal AMPP Hugo Asrouw pada Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) dan Rekonstruksi Otsus dalam rangka Percepatan Pembangunan Papua Barat 2017, di Aston Niu Hotel Manokwari, Selasa (14/3).

“Provinsi Papua Barat harus sesegera mungkin menuntaskan semua Raperdasus dan Raperdasi,” desaknya. (IBN/TNJ)

Tinggalkan Balasan