Dana Otsus yang mengalir ke Tanah Papua. Sumber: Pattiro

Eksekutif dan Legislatif PB Didesak Umumkan Hasil Audit Dana Otsus

MANOKWARI- Pemerintah Provinsi Papua Barat dan DPR Papua Barat (DPR PB) diminta untuk transparan atas hasil audit dana otonomi khusus. DPR dan Pemprov diharapkan segera menyampaikan hasil audit dana Otsus kepada masyarakat.

Koordinator Wilayah Lembaga Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Papua-Papua Barat, Ayub Faidiban mengatakan, “Audit terkait realisasi dana Otsus Tahun 2011-2012 telah dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI), masyarakat perlu tahu. Untuk itu pemprov maupun DPR harus berani menyampaikan hasil audit ini kepada masyarakat.”

Atas hasil audit ini, DPR-PB dituntut untuk bersikap profesional, dengan memaksimalkan 3 fungsinya tanpa terpengaruh budaya politik selama ini yang dinilai telah menggerogoti profesionalisme kinerja anggota DPR-PB.

DPR-PB lanjut Ayub, sudah semestinya berteriak lantang menjalankan fungsi pengawasanya kepada pemerintah, bukan tutup mulut terutama terhadap hasil audit tersebut.

“Selama ini dana Otsus yang dikucurkan belum dinikmati sepenuhnya oleh masyarakat asli Papua. Dana Otsus dipolitisasi penggunaannya bukan untuk kesejahteraan masyarakat asli Papua,” kata baru-baru di Manokwari.

Hal ini terbukti, dari realisasi dana Otsus ini yang menurutnya belum jelas. “Jika ada yang mengatakan dana tersebut telah diberikan kepada masyarakat Papua, maka masyarakat mana yang menikmati yang mana yang sudah disejahterakan,” tanya Ayub.

Ayub mendesak Majelis Rakyat Papua (MRP) provinsi Papua Barat dan DPR serius mendorong penyusunan regulasi yang khusus untuk pengelolaan dana otsus  ini. Hal ini bertujuan agar realisasi dana Otsus berjalan terbuka dan tepat sasaran.

Secara terpisah, Koordinator Jaringan Advokasi LSM Papua Barat (JAV-PB), Andris Wabdaron menilai, ada ketakutan kepala daerah di Papua Barat untuk mempublikasi hasil audit tersebut.

Andris mengungkap, hasil audit dana Otsus sudah diturunkan dari BPK RI ke kantor BPK Perwakilan Papua Barat bahkan hasil audit itu telah diserahkan kepada gubernur maupun DPR-PB.

“Satupun dokumen tersebut tidak dipublis. Padahal, kepala Inspektorat (Papua Barat) mengakui banyak temuan dalam penggunaan dana Otsus. Kami
sayangkan sikap diam gubernur. Dana Otsus belum menyentuh masyarakat karena lemah dari sisi regulasi dan tidak didukung dengan sikap politik kepala daerah,” katanya. |TOYIBAN

 

EDITOR: DUMA TATO SANDA

Tinggalkan Balasan